Ponakan Prabowo Sentil Ladang Korupsi Asn: Banyak Yang Kalang Kabut

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati mengungkap argumen Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi terhadap program kunjungan kerja (kunker) hingga focus group discussion (FGD).

Menurut Sara, sapaan akrabnya, dua program tersebut selama ini menjadi celah korupsi di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara alias ASN.

Sebagai mitra dari sektor perindustrian, Komisi VII DPR mengaku sekarang banyak menerima keluhan dari sektor tersebut. Sebab, banyak aktivitas alias pengguna mereka biasanya dari lembaga pemerintah.

"Kebetulan saya juga ketemu dengan teman-teman dari industri hospitality, hotel-hotel, perhotelan kan semuanya lagi pada komplain," kata Sara dalam obrolan bedah kitab Prabowo di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (7/3).

"Biasanya nan mengisi itu pemerintah, pemerintah-pemerintah nan melakukan FGD, workshop, kunker ya kan, nah itu semuanya lagi di-cut gitu. Karena sebenarnya banyak celah korupsinya tuh di situ," lanjutnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus ponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengakui sekarang banyak nan tak suka dengan kebijakan efisiensi tersebut. Sebab, kebijakan itu secara langsung berakibat pada program seperti kunker dan FGD.

"Jadi, ini lagi banyak nan pokoknya nggak suka. Karena program nan tadinya menjadi celah untuk bikin standardisasi kudu bikin FGD 10 (kali), kudu bikin panel talk, workshop, itu lagi banyak nan di-cut, pasti nggak suka," kata Sara.

Prabowo, kata Sara, telah menginstruksikan agar abdi negara penegak norma mengambil sikap tegas. Menurut dia, Prabowo telah memberikan pesan nan tegas untuk melakukan bersih-bersih.

"Dan sekarang kenapa banyak nan kalang kabut, lantaran jelas, norma kudu ditegakkan. Jaksa pengadil silakan. Siapapun nan melanggar, sikat. Dan ini lagi bersih-bersih istilahnya. Is a clear massage. Pesan nan jelas dan enggak semua orang suka," katanya.

Dalam kesempatan itu, Sara menyinggung opini soal 'Indonesia Gelap' di tengah angin besar PHK di sejumlah industri baru-baru ini. Ia menyatakan info dari industri manufaktur nan menyebut jumlah penyerapan tenaga kerja jauh lebih besar dari pegawai nan terkena PHK.

Dalam info tersebut, kata Sara, jumlah pegawai terkena PHK mencapai 48 ribu. Namun, selama 2024, nomor penyerapan tenaga kerja mencapai 1 juta.

"Jadi kesannya, bahwa Indonesia gelap. Salah satunya. Bukan saya mencoba tapi, datanya adalah, misalnya untuk tahun ini tapi untuk 2024, info dari industri manufaktur, nan di-PHK sekitar 48 ribu. Tapi jumlah lapangan pekerjaan, tenaga nan diserap tahun 2024 di industri manufaktur lebih dari 1 juta," kata Sara.

Tak hanya itu, Sara juga menyatakan pembentukan Badan Pengelola Investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan angan Soemitro Djojohadikusumo.

Soemitro merupakan kakek Rahayu, sekaligus ayah dari Presiden Prabowo Subianto. Soemitro dikenal sebagai ahli ekonomi generasi awal Presiden Soeharto alias biasa dikenal kelomlok Barkeley.

"Dan terutama juga soal Danantara tadi, itu adalah angan dari Prof Soemitro Djojohadikusumo. Jadi bukan perihal baru," kata Sara.

Lewat Danantara, Ia mengklaim Prabowo hanya mau menunjukkan konsistensinya sejak awal. Rahayu mempersilakan publik untuk menguji konsistensi Prabowo sebelum menjadi Presiden.

(thr/dal)

[Gambas:Video CNN]