Ini Penjelasan Erick Thohir Soal Suntikan Modal Negara Ke Bumn

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan perihal suntikan biaya Penyertaan Modal Negara (PMN). PMN tetap dapat diberikan oleh pemerintah dalam konteks penugasan saja.

Sementara untuk kebutuhan operasional dan investasi diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Gini, untuk operasional kebutuhan dan investasi sudah ada di Danantara. Tapi jika PMN penugasan bisa saja dari Kemenkeu untuk ke Kementerian BUMN nan dikonsolidasi dengan Danantara, jadi tergantung isunya apa," jelasnya saat ditemui di gedung DPR RI, dikutip Rabu (17/9).

Seperti misalnya 3 perusahaan pelat merah nan telah mendapat persetujuan suntikan PMN senilai Rp 4,77 triliun tahun. Ketiga BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) alias PELNI, dan PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA. PMN tersebut telah direstui oleh DPR Komisi VI.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, anggaran biaya tersebut bakal digunakan untuk memperbaiki pelayanan masyarakat di sektor transportasi.

Rincian pemberian PMN antara lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI senilai Rp1,8 triliun, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) alias PELNI senilai Rp2,5 triliun, dan PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA senilai Rp473 miliar.

"Ada 3 perusahaan nan bakal diberikan PMN oleh Kementerian Keuangan," ujarnya dalam RDP dengan Komisi VI, dikutip Selasa (16/9).

Erick menjabarkan lebih jauh, PMN sebesar Rp1,8 triliun untuk KAI dialokasikan untuk pengadaan KRL Jabodetabek. "Dan tentu jika kita bisa lihat, kembali untuk penggunaannya dari KAI sendiri mengadakan sarana KRL untuk pelayanan lintas Jabodetabek," ucapnya.

Sementara, PELNI bakal membeli tiga unit kapal penumpang. "Tentu ini bagian daripada perbaikan pelayanan untuk PELNI, dan juga peningkatan isu-isu daripada menekan daripada tingkat kecelakaan nan mungkin kita kudu tekan, lantaran ini bagian dari pelayanan publik maksimal," sebutnya.

Sementara, PMN untuk INKA nan sebesar Rp473 miliar bakal dialokasikan untuk pembangunan akomodasi pabrik untuk produksi rangkaian kereta (trainset) KRL Jabodetabek.

"Kalau di Madiun sendiri sudah out of date, ya tentu competitiveness ini diperlukan, apalagi pangsa pasar untuk gerbong kelas menengah, jadi nan bukan high class seperti kereta cepat, ini lagi sangat banyak demand-nya, tidak hanya di dalam negeri," ungkapnya.

Erick menekankan, PMN nan diberikan kepada ketiga BUMN tersebut merupakan penugasan pemerintah. Sehingga, koordinasinya tetap di bawah Kementerian Keuangan, lampau diberikan melalui Kementerian BUMN.

Sementara, mengenai dengan modal negara untuk operasional BUMN sekarang di bawah koordinasi BPI Danantara. "Untuk operasional, kebutuhan, dan juga investasi itu sudah dari Danantara. Tapi jika PMN penugasan bisa saja dari Kemenkeu untuk ke Kementerian BUMN, nan dikonsolidasi dengan Danantara," pungkasnya.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Erick Thohir Mau Ketemu Bos Danantara Bahas Pangkas Komisaris BUMN