Dengan PPN Naik, HIPMI Percaya Ada Peluang Besar untuk Insentif Bisnis

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira menegaskan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen pada tahun 2025 perlu menjadi perhatian bersama. Menurut Anggawira, kebijakan ini sudah tercantum dalam UU perpajakan yang baru dan harus dipertimbangkan dengan bijaksana oleh semua pihak.

Anggawira menyadari bahwa pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan negara melalui kenaikan PPN tersebut. Namun demikian, Anggawira juga mengingatkan agar kebijakan ini tidak menggerus daya beli masyarakat. “Kita harus berhati-hati dalam meningkatkan penerimaan pajak agar tidak memberatkan masyarakat dalam hal daya belinya,” ujar Anggawira.

Selain itu, Anggawira juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap dunia usaha. Beliau berharap pemerintah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk tetap menjaga daya saing mereka di tengah kenaikan PPN. “Kenaikan pajak tentu akan berdampak pada inflasi. Semoga pemerintah bisa mencari strategi lain dan memberikan insentif langsung kepada pelaku usaha,” lanjut Anggawira.

HIPMI juga akan menggelar pertemuan internal dengan para anggota untuk membahas implikasi dari kebijakan ini. Anggawira berharap pemerintah dapat menemukan solusi yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. “Pemerintah bisa memberikan insentif melalui pembiayaan dengan instrumen pajak yang tidak memberatkan bagi industri tertentu,” paparnya.

Dalam hal ini, kedewasaan dan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat kenaikan PPN. Dengan dialog yang terus terjalin, diharapkan solusi yang terbaik dapat ditemukan untuk kepentingan bersama.

Anggawira berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan dengan seksama semua masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan kenaikan PPN ini. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha serta dukungan dari masyarakat akan menjadi kunci sukses dalam menjalankan kebijakan yang akan berdampak besar pada ekonomi nasional.

Dengan saling memahami dan bekerja sama, diharapkan kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya tanpa memberatkan pihak-pihak yang terlibat. Semoga solusi yang adil dan merata dapat ditemukan untuk kemajuan bersama demi kesejahteraan bangsa Indonesia.