Dpr Kawal Penulisan Ulang Sejarah Ri Tak Disusupi Kepentingan Penguasa

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Komisi X DPR mendukung rencana pemerintah untuk melakukan uji publik terhadap proyek penulisan ulang sejarah RI di bawah Kementerian Kebudayaan pimpinan Fadli Zon yang bakal dimulai pada 20 Juli.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian mengatakan pihaknya bakal terlibat dalam uji publik lewat tim supervisi berbareng Komisi III. Menurut Lalu, saat ini pihaknya tetap menunggu keputusan resmi dari ketua DPR.

"Kami hari ini di Komisi X menunggu tindak lanjut dari nan disampaikan oleh ketua DPR. Apakah itu surat penunjukan, kelak siapa-siapa nan masuk ke dalam tim supervisi sejarah ini dan sebagainya," kata dia di Lombok, NTB, Sabtu (12/7).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendukung uji publik dan pembentukan tim super visi dari DPR menyusul polemik proyek bagi para akademisi dan sejarawan.

Lalu berpendapat, penulisan ulang sejarah semestinya memang tak boleh disusupi kepentingan apapun, termasuk penguasa. Sehingga, tim supervisi bakal memastikan hasil penulisan betul-betul objektif dan inklusif.

"Banyak masyarakat kita nan menginginkan bahwa penulisan ini kudu betul-betul netral. Tidak boleh disusupi oleh kepentingan siapapun, termasuk kepentingan penguasa," katanya.

DPR RI bakal menugaskan tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah nan dilakukan Kementerian Budaya (Kemenbud) RI. Tim supervisi bakal terdiri dari Komisi III dan Komisi X DPR RI.

"Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama ketua DPR lain nya maka DPR bakal membentuk menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah, dalam rangka menjalankan kegunaan pengawasan DPR RI," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco dalam keterangannya, dikutip Minggu (6/7).

(thr/dal)

[Gambas:Video CNN]