Berjaya Saat Orba Dan Dihapus Usai Reformasi, Apa Itu Dwifungsi Abri?

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Wacana bangkitnya Dwifungsi ABRI mulanya mencuat setelah perubahan UU 20/2023 tentang ASN nan mengatur prajurit TNI dan Polri boleh mengisi kedudukan sipil. Dan, belakangan menguat lagi seiring Revisi UU TNI nan tengah bergulir di DPR.

Salah satu nan mendapat 'lampu sorot' publik adalah Pasal 47 di revisi UU TNI nan mau menambahkan jumlah lembaga nan dapat diisi prajurit TNI.

Draf RUU TNI itu memuat usulan ekspansi kementerian/lembaga nan boleh diduduki prajurit aktif jadi 15 dari semula 10. Tambahan lima pos baru nan bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, BNPB, BNPT, keamanan laut, dan Kejaksaan Agung.

Namun, pemerintah hingga TNI sudah membantah soal rumor bakal kembalinya dwifungsi ABRI nan melanggengkan pemerintahan Presiden kedua RI Soeharto alias Orde Baru selama 32 tahun. Orde Baru itu runtuh oleh gelombang reformasi pada 1998, termasuk pula Dwifungsi ABRI.

ABRI alias Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pun berubah jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Terbaru dari pihak TNI, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak tak sepakat dengan tudingan nan menyatakan revisi UU TNI bakal membikin militer kembali seperti di masa Orde Baru. Dia lampau menyebut pihak nan mempersoalkan penempatan prajurit aktif di lembaga/kementerian justru mau menyerang lembaga TNI.

"Jadi tidak usah ramai bikin ribut di media, ini itu lah, orde baru lah, tentara dibilang hanya bisa membunuh dan dibunuh. Menurut saya, otak-otak (pemikiran) seperti ini, kampungan menurut saya," ujar Maruli dalam keterangannya, Kamis (13/3).

Namun apakah Dwifungsi ABRI nan menjadi garda Orba sebelum tumbang oleh reformasi 1998?

Akar dari Dwifungsi ABRI bermulai melalui pendapat almarhum Jenderal Besar TNI (Purn) AH Nasution nan menggagas konsep 'Jalan Tengah'. Pada pokoknya, pemikiran Nasution itu mendukung peran ABRI di luar kemiliteran.

Konsep itu menginginkan posisi prajurit militer tak hanya berkedudukan sebagai perangkat pertahanan keamanan negara. Melainkan juga kudu bisa menjalankan kegunaan sosial-politiknya ikut dalam menentukan arah kebijakan politik negara.

Dwifungsi ABRI kemudian ditetapkan Presiden ke-2 RI Soeharto Pada era awal kepemimpinannya, dan juga diperkuat lewat Ketetapan MPRS Nomer II Tahun 1969.

Di masa Orde Baru, kekuasaan ABRI cukup kuat di pemerintahan kala itu. Di parlemen, mereka pun mempunyai fraksi nan berjulukan Fraksi ABRI. Anggotanya berasal dari empat matra dalam ABRI, termasuk kepolisian.

Para prajurit nan masuk dalam Fraksi ABRI di DPR ini juga tidak dipilih melalui pemilu, melainkan lewat sistem pengangkatan.

Fraksi ABRI ini pun berganti nama menjadi Fraksi TNI-Polri setelah Soeharto lengser sebagai presiden pada 1998 silam. Anggotanya juga berangsur dikurangi.

Barulah pada Pemilu 2004, fraksi nan mewakili prajurit di DPR itu dihilangkan. Seluruh personil DPR merupakan mereka nan terpilih melalui pemilu.

Penghapusan Dwifungsi ABRI juga disebut sebagai petunjuk Reformasi 1998, di mana semangat pendemokrasian dan supremasi sipil sangat menggebu saat itu.

Dan, akhirnya penghapusan Dwifungsi ABRI itu dilakoni Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Di bawah kepemimpinannya, Gus Dur melakukan reformasi dalam tubuh ABRI nan telah berubah jadi berjulukan TNI.

Keputusan itu pun mengakibatkan personil TNI kudu melepaskan peran sosial-politiknya, sehingga prajurit militer aktif tak lagi bisa berperan-serta dalam politik partisan maupun menempati kedudukan sipil.

Pada masa kepemimpinannya nan seumur jagung itu (1999-2001), Gus Dur juga memisahkan Polri dengan TNI nan tertuang dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/2000.

Wanti-wanti menghindari bangkitnya Dwifungsi ABRI pun sempat diucapkan Presiden keenam RI Jenderal TNI (HOR) (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu disampaikannya untuk mengingatkan apablila ada prajurit aktif nan mau berpolitik agar keluar dulu dari insititusi pertahanan tersebut.

SBY mengaku ingat pengalamannya ketika menjabat Ketua Reformasi ABRI. Dalam semangat reformasi, kata dia, TNI aktif tabu untuk memasuki bumi politik alias politik praktis.

"Mendengar itu saya jadi ingat, lantaran dulu waktu saya tetap di militer, dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki bumi politik, politik praktis. Itu salah satu doktrin nan kita keluarkan dulu, pada saat reformasi ABRI, nan saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan," kata SBY dalam pengarahan kepada 38 Ketua DPD Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2).

"Benar, saya tergugah, terinspirasi, jika tetap jadi jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun," imbuh dia.

Merespons rumor bakal kembalinya dwifungsi ABRI, beberapa waktu lampau pemerintah melalui Kemenhan menegaskan tak ada niat untuk kembali menghidupkannya seperti era Orde Baru.

"Mungkin nan perlu diingat adalah bahwa dari Kementerian Pertahanan dan TNI itu tidak ada sama sekali niat untuk nan dikhawatirkan masyarakat ya, bahwa ada dwi kegunaan TNI alias mengembalikan dwi kegunaan ABRI," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (25/2).

Frega mengatakan Kemhan dan TNI mempunyai prinsip berpikir untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Baginya, kedaulatan negara itu bukan hanya secara fisik, namun bentuknya sudah mulai berevolusi dengan kompleks. Mulai dari kedaulatan di bagian ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan digital.

Ia juga mengatakan bicara kedaulatan bukan hanya bicara secara pertahanan militer saja, melainkan banyak aspek nirmiliter nan memang kudu dipadukan.

Frega juga mengatakan Kemhan dan TNI bekerja mengikuti prosedur dan pengkajian. Apabila ada permintaan dari kementerian ataupun dari pemerintah merekrut personel TNI membantu, maka TNI bakal berdiri atas politik negara.

"Kemhan dan TNI menjalankan politik negara untuk kepentingan bangsa Indonesia. Intinya untuk kedaulatan, keutuhan wilayah," katanya.

(mnf/kid)

[Gambas:Video CNN]