Prabowo Batasi Komisaris Bumn Maksimal 6 Orang Dan Hapus Tantiem

Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden RI Prabowo Subianto mengamanatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk memperbaiki tata kelola badan upaya milik negara (BUMN). 

Menurut Prabowo, sebelumnya tata kelola BUMN tidak masuk akal. "Tadinya pengelolaan tidak masuk akal. Perusahaan rugi komisaris banyak banget. Saya pangkas setengah, komisaris paling banyak 6 orang jika bisa empat alias 5," kata Prabowo dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Setelah itu, upaya nan dilakukan untuk membenahi BUMN adalah menghilangkan tantiem para komisaris badan upaya milik negara (BUMN). Menurut Prabowo istilah tantiem nan berasal dari bahasa asing, merupakan asal-asalan saja agar banyak nan tidak memahami komponen tersebut.

Menurut Prabowo istilah tantiem nan berasal dari bahasa asing, merupakan asal-asalan saja agar banyak nan tidak memahami komponen tersebut.

"Saudara-saudara masa ada komisaris nan rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun," katanya.

Adapun tantiem adalah bagian dari untung perusahaan nan diberikan kepada personil dewan dan majelis komisaris sebagai corak penghargaan atas keahlian mereka, khususnya jika perusahaan sukses memperoleh laba. Biasanya, tantiem diberikan berasas persentase tertentu dari untung bersih perusahaan.

Prabowo juga telah memberikan perintah kepada Danantara mengawasi pemberian tantiem kepada direksi. "Untungnya kudu bener, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia," katanya.

Prabowo pun memperingatkan andaikan ada dewan dan komisaris nan keberatan dengan kebijakan baru tersebut, dipersilakan untuk berhenti. "Dan jika dewan itu jika komisaris itu keberatan segera berakhir saudara-saudara sekalian," katanya.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan kebijakan penghapusan tantiem hingga pemotongan insentif bagi komisaris BUMN, dapat memberikan penghematan ke perusahaan pelat merah. Dari hitungannya, BUMN dapat menghemat hingga Rp 8 triliun per tahun.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Penjelasan Prabowo Kenapa Pidatonya Tertutup di Depan Direksi 844 BUMN