Nasdem Dan Golkar Setuju Evaluasi Total Tunjangan Dpr Ri

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Fraksi Partai NasDem dan Partai Golkar setuju usulan mengenai pertimbangan total tunjangan untuk seluruh personil DPR RI periode 2024-2029.

Sebelumnya, masalah tunjangan personil DPR RI menjadi sorotan apalagi kecaman publik hingga menyulut demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia.

Fraksi dari PDI Perjuangan kemudian nan langsung buka bunyi mengusulkan agar tunjangan perumahan untuk para personil majelis segera dihentikan demi menjaga nilai kepatutan dan kepekaan di tengah himpitan ekonomi nan dirasakan masyarakat.

Fraksi Gerinda dan PAN juga mendukung peninjauan ulang secara menyeluruh mengenai tunjangan para personil DPR RI, termasuk tunjangan rumah Rp50 juta per bulan nan dianggap memicu kemarahan rakyat.

Fraksi lain kemudian ikut menyetujui usulan tersebut ialah dari Partai NasDem dan Golkar.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni nan setuju pertimbangan total tunjangan DPR RI.

"Saya dukung pertimbangan tunjangan nan diterima personil DPR RI, setuju pertimbangan secara total," kata Sahroni dikutip dari Detik.com, Sabtu (30/8).

Sahroni lampau memastikan segala tunjangan hingga penghasilan nan diterima bakal diberikan kepada masyarakat jika nantinya dievaluasi. Ia juga berambisi para personil DPR lain bertindak demikian.

"Untuk saya semua penghasilan dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat. Itu wajib," ujar Sahroni.

"Semua penghasilan dan tunjangan nan saya terima, meski kelak dievaluasi, tetap bakal saya kembalikan ke masyarakat," dia melanjutkan.

Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji juga memastikan pihaknya siap jika tunjangan DPR RI dievaluasi. Namun, dia meminta agar semua personil DPR mulai menjaga sikap ke depannya.

"Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi akomodasi kami jika dipandang berlebihan," kata Sarmuji seperti dikutip dari Detik.com.

Menurutnya, saat ini memang momen nan tepat untuk berwawas diri. Salah satunya, mengenai tunjangan nan diterima para personil DPR RI.

"Saat sekarang ini adalah momentum terbaik untuk merefleksikan diri," ucap dia.

Sebelumnya, Fraksi PDIP nan pertama kali mencetuskan agar tunjangan perumahan untuk DPR RI segera dihentikan.

Pernyataan itu disampaikan oleh personil Fraksi PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa politik tidak hanya berbincang soal kerasionalan dan kesepakatan, melainkan juga kudu dilandasi nilai etik, empati, dan simpati.

Dalam situasi ekonomi nan tetap sulit, akomodasi dan tunjangan berlebihan bagi wakil rakyat berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik.

"Ukuran utama bukan hanya soal kesepakatan antarfraksi, tetapi juga apakah DPR bisa mengukur diri. Rakyat mempertanyakan keahlian DPR, sementara di sisi lain tunjangan nan diterima jumlahnya jauh dari ukuran kehidupan rakyat kebanyakan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Ia menambahkan, jika setiap personil DPR mempunyai empati terhadap kesulitan masyarakat, maka semestinya tidak ada lagi akomodasi nan dianggap berlebihan.

Baca selengkapnya di sini.

(bac)