Kasus Pembobolan Rdn Di Bca Rp 70 Miliar, Ojk Perketat Aturan Transfer

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk — Kasus dugaan pembobolan Rekening Dana Nasabah (RDN) jadi sorotan setelah mencuat berita kerugian hingga Rp70 miliar di salah satu rekening pengaruh nan ditempatkan di PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berbareng Self-Regulatory Organization (SRO) sekarang tengah menelusuri kasus tersebut dengan investigasi menyeluruh.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menegaskan pihaknya berbareng SRO telah melakukan langkah mitigasi untuk melindungi investor. "Dalam rangka menjaga integritas pasar modal, OJK berbareng SRO telah dan bakal terus melakukan langkah mitigasi nan diperlukan," ujar Inarno dalam keterangan resmi, Kamis (18/9).

Salah satu patokan baru nan ditempuh adalah pembatasan jasa RDN, termasuk larangan pemindahbukuan alias penarikan biaya selain ke rekening atas nama pengguna nan sama (white list). Selain itu, bank pengelola RDN juga diminta memperketat sistem keamanan agar tidak ada celah penyalahgunaan.

Kasus ini mencuat setelah muncul dugaan pembobolan RDN milik anak upaya PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) di BCA. Nilai kerugian nan beredar mencapai Rp70 miliar. Pihak BCA memastikan sistem mereka aman, namun mengakui tengah melakukan investigasi internal berbareng perusahaan sekuritas terkait.

"BCA sedang melakukan investigasi mendalam terhadap kejadian tersebut, bersama-sama dengan perusahaan sekuritas terkait. Kami pastikan sistem BCA tetap aman," tegas Corporate Secretary BCA, I Ketut Alam Wangsawijaya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menambahkan serangan siber sekarang bukan lagi tindakan individu, melainkan dilakukan golongan dengan skala besar. Karena itu, OJK menerapkan pendekatan terintegrasi antara sektor perbankan, pasar modal, hingga aset mata uang digital untuk mendalami kasus ini.

"Kalau misalnya RDN mengenai pasar modal dan perbankan, itu tentu langsung kami tangani bersama," ujar Dian dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (17/9).

OJK memastikan penguatan sistem info dan perlindungan pengguna sekarang menjadi prioritas utama. Investigasi pun tetap berjalan, termasuk melibatkan pengawasan di sektor mata uang digital nan disebut bisa berangkaian dengan aliran dana.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Bos OJK Ungkap Jurus Buat Pekerja Migran Biar Pulang Jadi Juragan