Dpr Sorot Dana Kredit Nganggur Rp 2.000 T, Begini Penjelasan Ojk

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk — Dana angsuran menganggur alias akomodasi angsuran nan belum ditarik (undisbursed loan) nan mencapai Rp 2.304 triliun per Juni 2025 mendapat sorotan dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apalagi, nomor tersebut naik jika dibandingkan periode nan sama tahun 2024 sebesar Rp 2.152 triliun.

Di tengah tingginya undisbursment loan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit memandang kucuran biaya pemerintah nan disalurkan melalui perbankan pelat merah senilai Rp 200 triliun bakal menjadi beban.

"Nah artinya nan nganggur saja sudah Rp 2.000 (triliun), tambah Rp 200 (triliun), kita nggak tahu nih untuk apa. Rp 2.000 triliun belum bisa dimaksimalkan, masuk lagi Rp 200 triliun, malah bikin beban," ujarnya saat rapat kerja antara DPR Komisi XI dan Dewan Komisioner OJK, Rabu (17/9/2025).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae merespons, biaya angsuran menganggur tersebut sebenarnya telah mendapatkan persetujuan oleh bank kepada pengguna untuk pengembangan usaha-usaha.

"Sudah ditanda tangan, tentu kan sudah ada agreement untuk pengembangan-pengembangan usaha-usaha tertentu," sebutnya.

Menurutnya, biaya angsuran menunjukkan potensi ekspansi angsuran nan sangat besar. Hal itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Ia meyakini realisasi angsuran bakal terserap maksimal pada tahun ini melalui siklus bisnis. "Ini bakal ada nan kita sebut sebagai business cycle. Jadi memang jika kita melihat, itu menjelang akhir tahun di normalnya, ini bakal terjadi percepatan realisasi," pungkasnya.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Kantong Warga RI Menangis, Premi Asuransi Naik 43,01% di 2024