Wamendagri Sebut 16 Daerah Kesulitan Biaya Gelar Psu Pilkada

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan ada 16 wilayah kesulitan biaya alias tidak sanggup dari segi anggaran untuk menggelar pemungutan bunyi ulang (PSU) imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pilkada serentak 2024.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyebut belasan wilayah itu memerlukan support anggaran dari pemerintah provinsi alias pemerintah pusat.

"Daerah nan tidak sanggup alias tetap memerlukan kebutuhan alias support biaya baik dari provinsi maupun APBN terdapat 16 daerah," kata Ribka dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Kamis (27/2).

Dia merinci 16 wilayah itu adalah Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Serang.

Lalu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Parigi Moutoung, Kota Banjarbaru, Kota Palopo dan Kota Sabang.

Sementara itu, Ribka menyatakan ada delapan wilayah nan secara anggaran sanggup menggelar PSU.

Daerah ini adalah Kabupaten Bungo, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Banggai.

MK sebelumnya memerintahkan penyelenggaraan PSU di 24 perkara perselisihan Pilkada.

MK meminta KPU wilayah mengenai untuk melakukan pemungutan bunyi ulang dengan pertimbangan norma nan berbeda di setiap daerah.

Di beberapa daerah, PSU diminta dilakukan di seluruh TPS, ada juga di sebagian TPS.

Selain itu, terdapat 1 putusan nan memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi bunyi ulang, ialah pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025
terkait Pilkada Kabupaten Puncak Jaya.

Lalu Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Kabupaten Jayapura, MK memerintahkan untuk diadakannya perbaikan penulisan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024.

(kid/yoa)

[Gambas:Video CNN]