Wamendagri Ribka Haluk Akan Tinjau Inflasi Tinggi Di Papua Pegunungan

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, bakal turun langsung meninjau kondisi di Provinsi Papua Pegunungan untuk mencari aspek penyebab tingginya inflasi di wilayah tersebut.

Langkah ini dilakukan menyusul info Badan Pusat Statistik (BPS) nan mencatat inflasi Papua Pegunungan pada Februari 2025 secara Year on Year (YoY) sebesar 7,99 persen, tertinggi se-Indonesia dalam setahun terakhir.

Hal ini disampaikan Ribka usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah nan digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (4/3).

"Untuk mengatasi perihal ini, saya sendiri bakal untuk turun langsung meninjau apa nan sedang terjadi di Papua Pegunungan nan membikin inflasi di sana menjadi tinggi," ujarnya.

Ribka menyoroti peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya dalam mengendalikan inflasi di wilayah tersebut, mengingat masyarakat bakal segera merayakan hari raya Idulfitri.

"Inflasi nan tinggi ini sangat disayangkan, apalagi masyarakat kita umat muslim bakal merayakan hari raya. Apakah pemerintah daerah, khususnya Pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya tidak dapat mengatasi inflasi nan terjadi ini," lugasnya.

Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa inflasi di Papua Pegunungan menjadi perhatian unik pemerintah pusat. Ia meminta pemerintah wilayah (Pemda) setempat untuk aktif melakukan pemantauan serta mengidentifikasi aspek utama nan menyebabkan kenaikan harga.

"Ini menjadi perhatian khusus. Saya minta untuk pemerintah wilayah setempat dapat mencari faktor-faktor apa saja nan menyebabkan nomor inflasi di sana bisa tinggi," tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Ribka bakal memanggil Pemprov Papua Pegunungan, Pemkab Jayawijaya, serta pihak-pihak mengenai lainnya untuk membahas langkah strategis dalam mengendalikan inflasi di wilayah tersebut.

"Akan kita panggil untuk melaporkan apa nan terjadi dan kemudian bersama-sama kita mencari solusi dalam menekan nomor inflasi agar dapat turun," tandasnya.

Berdasarkan hasil Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, diketahui bahwa 22 provinsi di Indonesia mengalami deflasi, sedangkan 16 provinsi mengalami inflasi.

Deflasi terdalam secara YoY terjadi di Provinsi Papua Barat dengan nomor sebesar -1,98 persen. Sementara itu, inflasi tertinggi secara YoY terjadi di Provinsi Papua Pegunungan dengan nomor 7,99 persen.

(inh)