Tito Minta Daerah Pakai Apbd Untuk Psu: Usahakan Tak Dari Apbn

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengupayakan penyelenggaraan pemungutan bunyi ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 wilayah tak dibiayai dengan APBN. Ia meminta wilayah mengoptimalkan APBD masing-masing.

Tito mencontohkan Provinsi Papua mengusulkan support APBN untuk menggelar pilkada ulang. Namun, akhirnya Papua menyanggupi menggelar PSU dengan APBD sendiri.

"Saya berupaya tidak dari APBN. Tadinya nan Papua mengusulkan APBN, tapi tadi pagi saya rapat bahwa Papua sanggup untuk melalui APBD," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3).

Tito mengungkapkan ada enam kabupaten tetap menghitung ulang APBD mereka untuk menggelar PSU. Menurutnya, APBD dari provinsi bakal ikut membantu jika pemerintah kabupaten/kota tidak sanggup membiayai.

"Kalau dia tidak bisa kita lihat dulu, jika dia sudah nyerah, dari APBD provinsi mem-backup," kata Tito.

"Kalau nan 14 [daerah] lagi dari semuanya itu ada kira-kira 6 [daerah] nan sedang menghitung lagi, nan lain nyatakan sanggup dari APBD setelah kita pelototin," tambahnya.

Tito pun mengatakan sebagian besar kabupaten/kota sudah sanggup membiayai PSU pilkada dengan APBD.

Menurutnya, selama ini banyak wilayah nan tidak efisien mengelola anggaran. Ia menuturkan pemerintah pusat ikut mengorek APBD wilayah nan menggelar PSU, sehingga akhirnya bisa mengalokasikan anggaran untuk perihal tersebut.

"Kita kan sama kita korek daerah, banyak wilayah nan enggak efisien wilayah itu. SPJ-nya. saya minta kurangin, untuk hal-hal nan enggak perlu, makan minum nan sampai miliaran, untuk PSU," ucap dia.

Diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan PSU Pilkada 2024 di 24 wilayah seluruh Indonesia. Lalu, ada satu wilayah melaksanakan rekapitulasi ulang.

KPU telah menetapkan agenda penyelenggaraan PSU Pilkada 2024 nan terbagi dalam beberapa kategori, ialah pada 5 April, 19 April, dan 24 Mei 2025.

Adapun Komisi II DPR sebelumnya tengah mengupayakan support APBN sebesar Rp700 miliar untuk PSU di beragam daerah. Namun, perihal ini tetap bakal dibahas berbareng Kemendagri, KPU, dan Kementerian Keuangan pada rapat kerja nan digelar 10 Maret 2025.

(rzr/tsa)

[Gambas:Video CNN]