Ri 'dikeroyok' Paket 8+4+5, Bank Diguyur Rp200 T Dan Bi Rate Turun

Daftar Isi

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk-Secara tiba-tiba, ekonomi Indonesia diguyur banyak program besar. Mulai dari peluncuran paket kebijakan ekonomi 8+4+5, penempatan biaya Rp200 triliun di perbankan dan pemangkasan suku kembang referensi alias BI rate.

Ekonomi Indonesia tumbuh 4,87% pada kuartal I-2025 dan naik menjadi 5,12% kuartal berikutnya. Kuartal III dan IV ekonomi diperkirakan melambat sehingga perlu diberikan stimulus nan bisa mendorong pertumbuhan hingga ke level 5%.

Paket 8+4+5

"Kita beri nama Program Paket Ekonomi 2025 ini nan terdiri delapan program percepatan 2025 dan empat program dilanjutkan di 2026, dan lima program mengenai kendaraan pemerintah untuk tenaga kerja," kata Airlangga dikutip Kamis (18/9/2025).

Airlangga menyampaikan bahwa dari 8 program percepatan di 2025, Pemerintah memulai dengan program magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal fresh graduate 1 tahun nan dilaksanakan melalui kerja sama dengan sektor industri. Dengan sasaran penerima faedah tahap pertama sebanyak 20 ribu orang, program tersebut bakal memberikan akomodasi berupa duit saku setara UMP selama enam bulan, dengan total anggaran nan telah disiapkan Pemerintah untuk tahun 2025 sebesar Rp198 miliar.

"Yang kedua mungkin nan mengenai dengan ekspansi PPh 21 Ditanggung Pemerintah, nan kemarin sudah diberlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor parawisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552 ribu pekerja dan ini diberikan 100% PPh 21 untuk sisa tahun pajak 2025 alias 3 bulan. Anggarannya sebesar Rp120 miliar," ungkap Airlangga.

Lebih lanjut, Pemerintah bakal melanjutkan support pangan selama 2 bulan ke depan dengan penyaluran 10 kilogram beras pada bulan Oktober dan November, dengan anggaran nan disiapkan sebesar Rp7 triliun. Pemerintah bakal melakukan pertimbangan pada bulan Desember guna mengukur optimasi realisasi dan keberlanjutan program.

Selanjutnya, Pemerintah juga meluncurkan support iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, nan mencakup pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan tenaga logistik. Program tersebu menargetkan 731.361 penerima faedah dengan potongan iuran sebesar 50% selama 6 bulan. Melalui JKK, pekerja bakal mendapatkan perlindungan berupa santunan kecelakaan kerja hingga 56 kali upah, santunan kematian 48 kali upah, serta danasiwa pendidikan sebesar Rp174 juta bagi dua orang anak. Sementara melalui JKM, mahir waris juga bakal berkuasa menerima santunan sebesar Rp42 juta.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan faedah tambahan melalui program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan menurunkan kembang angsuran perumahan untuk pekerja dari BI rate +5 persen menjadi BI rate +3 persen. Fasilitas tersebut dapat digunakan penerima faedah untuk angsuran perumahan maupun duit muka (down payment). Sementara itu, bagi para developer perumahan, kembang juga diturunkan dari BI rate +6 persen menjadi +4 persen, sehingga diharapkan dapat memperluas kesempatan pekerja dalam mempunyai rumah dengan skema pembiayaan nan lebih terjangkau.

"Ini seluruhnya juga diikuti dengan relaksasi SLIK OJK. Nah ini targetnya Rp150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai seribu, namun tahun depan bakal ditingkatkan jumlahnya, lantaran ini bakal mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah," jelasnya.

Pemerintah juga menyiapkan program padat karya tunai (cash for work) nan bakal dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan pada periode September hingga Desember 2025, dengan sasaran 609.465 penerima manfaat. Untuk mendukung pelaksanaannya, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3,5 triliun melalui Kementerian PUPR dan Rp1,8 triliun melalui Kementerian Perhubungan.

Kemudian, Pemerintah juga melakukan percepatan deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 nan mengatur perizinan berupaya berbasis akibat untuk mempermudah investasi, dengan mengintegrasikan sistem antar-Kementerian/Lembaga serta memperluas penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS), dengan alokasi biaya sebesar Rp3,5 miliar per RDTR.

Pemerintah bakal mendorong jumlah penerima faedah mencakup 50 wilayah pada 2025 dan 300 wilayah pada 2026. Selain itu, Pemerintah juga bakal memberlakukan program perkotaan dengan pilot project beberapa program di kota-kota besar, salah satunya adalah di Jakarta untuk peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk gig ekonomi.

Penempatan Dana Rp200 Triliun di Perbankan

Kementerian Keuangan menarik duit pemerintah, di antaranya Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA), nan totalnya sekitar Rp 425 triliun. SAL ini berada rekening pemerintah di BI.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menarik Rp 200 triliun dan mengembalikannya ke sistem perekonomian melalui perbankan.

Adapun lima bank nan menerima biaya tersebut adalah BRI sebesar Rp55 triliun, BNI sebesar Rp55 triliun, Bank Mandiri sebesar Rp55 triliun, BTN sebesar Rp25 triliun, dan BSI sebesar Rp10 triliun.

Likuiditas nan melimpah bakal memaksa bank kudu menyalurkan angsuran lebih besar. Bank juga tidak diperbolehkan menempatkan biaya tersebut pada produk finansial nan diterbitkan Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan.

Pada sisi lain, langkah tersebut juga bakal mendorong penurunan kembang angsuran sehingga memberikan keringanan bagi masyarakat, khususnya bumi usaha.

BI Rate Turun

Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) kembali memangkas suku kembang referensi BI Rate. Per September 2025 pemangkasan dilakukan sebesar 25 pedoman points (bps) menjadi 4,75%.

Selain garang memangkas suku kembang acuan, Bank Indonesia juga memangkas suku kembang deposit facility sebesar 50 bps menjadi 3,75%, dan suku kembang lending facility tetap dipangkas sebesar 25 bps menjadi 5,50%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keputusan ini sejalan dengan upaya berbareng untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5±1% dan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya.

Keputusan ini isertai dengan kebijakan ekspansi likuiditas moneter dan kebijakan makroprudensial lenggang untuk menurunkan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mendorong kredit/pembiayaan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi nan lebih tinggi.

Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan penguatan daya tahan prasarana sistem pembayaran.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Simak! Keputusan Lengkap BI Turunkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,25%