Pramono Siap Bertanggung Jawab Hadiri Retret Di Magelang

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan siap bertanggung jawab atas keputusan untuk menghadiri retret kepala wilayah nan berjalan di Magelang. Ia datang berbareng kepala wilayah kader PDI Perjuangan nan lain.

Ia mengungkapkan kemungkinan menjadi kepala wilayah kader PDIP terakhir nan masuk dan mengikuti retret tersebut. Sementara itu, kader nan lain disebut ada nan diwakili Sekda atas izin Mendagri Tito Karnavian.

"Intinya ini tunjukkan sampai sekarang saya nan mungkin masuk terakhir, nan lain Sekda. Maka, iya sudah kami semua ikuti retret secara baik-baik," kata Pramono Anung seperti diberitakan carpet-cleaning-kingston.co.uk, Senin (24/2).

"Tentunya kami bertanggung jawab dengan apa nan kami ambil langkah ini," dia menegaskan.

Ia datang beberapa hari setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan petunjuk agar para kepala wilayah PDIP menunda keberangkatan ke retreat kepala wilayah di Akmil Magelang pada Kamis (20/2).

Instruksi itu tertuang dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto ditahan pasca menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Kamis petang.

[Gambas:Video CNN]

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan 10 kepala wilayah belum terlihat alias belum berasosiasi ke retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah hingga Senin (24/2) malam.

Bima mengungkapkan peserta retreat secara keseluruhan adalah 503 kepala daerah. Sementara, mereka nan sudah berasosiasi alias tercatat datang sampai malam ini adalah 493 peserta.

Ia tak mendetailkan nama-nama nan belum hadir, namun salah satunya adalah Gubernur Bali sekaligus politikus PDIP I Wayan Koster.

Hanya saja, dari 10 peserta kepala wilayah itu sampai malam ini belum juga memberikan kepastian soal keikutsertaan dalam aktivitas retreat nan dijadwalkan berhujung 28 Februari 2025 besok.

Sesuai 'aturan main', panitia retret memberikan kelonggaran dengan mengizinkan kepala wilayah nan berhalangan datang untuk mengirimkan wakil kepala wilayah sebagai penggantinya.

Apabila wakil kepala wilayah juga tetap berhalangan, maka Sekda kudu dikirimkan ke Akmil sebagai gantinya, mempertimbangkan pentingnya materi retret Akmil ini.

Namun, para kepala wilayah nan tidakhadir pada retret kali ini, diwajibkan ikut gelombang berikutnya. Yakni, berbarengan dengan calon kepala wilayah nan tetap bentrok di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hasil Pilkada 2024.

(chri)