Politikus Gerindra Usul Pilkada Ulang Comot Dana Pendidikan-kesehatan

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Longki Djanggola mengusulkan agar kekurangan biaya pemungutan bunyi ulang (PSU) Pilkada 2024 diambil dari anggaran pendidikan dan kesehatan.

Anak buah Prabowo Subianto itu menilai sumber anggaran tersebut bisa menjadi pengganti dari kekurangan anggaran PSU di beberapa wilayah saat ini. Menurut dia, anggaran pendidikan dan kesehatan mestinya bisa dialokasikan hingga 20 persen.

"Diskresi kepada wilayah untuk menggunakan biaya wajib misalnya anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen," kata Longki dalam rapat dengan KPU dan pemerintah di Komisi II DPR, Senin (10/3).

Nantinya, kata Longki, pemerintah wilayah bisa melakukan diskresi untuk mengalihkan sebagian anggaran tersebut kepada KPU sebagai penyelenggara.

Eks Gubernur Sulawesi Tengah itu menilai perihal itu tak bertentangan petunjuk Presiden mengenai efisiensi. Menurut Longki, usul itu perlu dipertimbangkan pemerintah.

"Saya kira perlu dipertimbangkan sepanjang jika memang diatasi dengan kebijakan Pak Menteri nan terakhir ini itu saran saja," katanya.

Menteri dalam Negeri, Tito Karnavian nan datang pada kesempatan itu menolak tegas usulan Longki. Tito mengaku pemerintah tak bakal mengorbankan anggaran wajib pendidikan hingga kesehatan untuk pemilu.

"Mohon maaf Pak Longki, kita nggak bakal mengorbankan nan wajib Pak, nan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, nah itu dampakmya langsung ke masyarakat Pak," katanya.

Dia menyebut jumlah anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada ulang 2024 mencapai Rp719 miliar. Jumlah itu turun dari usulan semula mencapai Rp1 triliun.

"Ini kami kira turun dari perkiraan rapat nan lampau lebih kurang Rp1 triliun lantaran ada efisiensi tersebut," kata Tito.

(ryn/dal)

[Gambas:Video CNN]