Peringatan Mega Dan Dilema Kader Pdip Di Balik Seruan Boikot Retret

Daftar Isi

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri menginstruksikan kadernya nan terpilih menjadi kepala wilayah di Pilkada 2024 untuk tidak mengikut retret di Akmil, Magelang.

Instruksi itu diterbitkan tak lama usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap dan perintangan investigasi oleh KPK.

PDIP menganggap kasus norma nan menjerat Hasto sangat bermuatan politis.

Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, PDIP mengambil posisi di luar pemerintahan.

Total ada 55 kepala wilayah terpilih nan merupakan kader PDIP. Per Minggu (23/2) malam, terdapat 17 orang nan dikabarkan telah berasosiasi aktivitas retret di Akmil, Magelang.

Warning Banteng Masih Kuat di Daerah

Dosen komunikasi politik Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro beranggapan lewat petunjuk 'boikot retret' ini, Mega mau memberikan peringatan ke pemerintahan pusat bahwa mereka mempunyai kekuatan besar di skala pemerintahan daerah.

"Hal itu menjadi corak protes terhadap dinamika norma nan menimpa Hasto dan memperingatkan bahwa PDIP tetap punya kekuatan besar di pemerintahan wilayah dengan banyak kepala wilayah dari PDIP," kata Verdy kepada CNNIndonesia.com, Minggu (23/2) malam.

Verdy berkesimpulan setidaknya ada dua pesan utama nan hendak disampaikan Mega lewat 'boikot retret' ini. Pertama, memperingati kekuasaan bahwa PDIP tetap mempunyai kekuatan besar di skala wilayah dan perihal itu bisa memengaruhi stabilitas politik.

Lalu, pesan ke kader internal PDIP sendiri untuk membangun solidaritas partai di tengah kasus Hasto nan dianggap sarat bakal tekanan norma nan politis.

Verdy menyatakan sikap ini juga memberikan sinyal bahwa PDIP tidak nyaman dengan arah kekuasaan politik pemerintahan hari ini. Khususnya dalam kasus Hasto.

Ia menilai ketidaknyamanan PDIP itu lantaran tetap ada dugaan bahwa sistem norma Indonesia tetap berada di bawah bayang kekuasaan Joko Widodo lewat proksinya dalam pemerintahan Prabowo.

"PDIP merasa ada upaya untuk 'membungkam' partai alias setidaknya melemahkan PDIP sebagai oposisi alias mengganggu stabilitas internal partai menjelang kongres," ucap dia.

Verdy menyatakan andaikan PDIP bisa mengelola narasi kasus Hasto ini sebagai serangan politik ke partainya, mereka bisa memperkuat pedoman support mereka sekaligus menekankan posisinya sebagai oposisi.

Namun, dia menyebut bahwa penahanan Hasto ini  juga dapat memperburuk soliditas internal partai, khususnya jelang kongres pada April mendatang.

Verdy menyatakan bahwa PDIP kudu mengambil posisi nan tegas ke depan, apakah sebagai oposisi alias berdiskusi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, lagi-lagi Verdy menekankan bahwa PDIP haruslah tetap menjaga keseimbangan politik.

"Melarang kader nan terpilih sebagai kepala wilayah untuk mengikuti retret menjadi suatu perihal nan terlalu berlebihan, jika nan dipersoalkan mengenai perlakuan norma terhadap kadernya," kata dia.

Verdy menyatakan penahanan Hasto ini semestinya direspons dengan argumentasi norma juga.

"Tidak perlu resisten dengan program pemerintah nan tidak secara langsung mengenai dengan persoalan," ucapnya.

Posisi Dilematis Pramono Cs

Verdy lantas menyoroti posisi sejumlah kader PDIP nan dinilai mempunyai komunikasi nan baik dengan Prabowo. Salah satunya Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Mereka dinilai dalam posisi nan dilematis. Pada satu sisi mempunyai kedekatan dengan pemerintahan Prabowo. Namun, di sisi lain mereka juga terikat dengan petunjuk partai. nan dalam perihal ini tampak tidak mau menunjukkan support definitif ke pemerintahan baru.

"Ini menciptakan ambiguitas komunikasi politik di mana kader kudu berhati-hati dalam setiap pernyataan dan tindakannya agar tidak dianggap menentang garis partai tetapi juga tidak memutus hubungan dengan pemerintahan," ucapnya.

Selain itu, menurutnya ini juga bisa memberi makna pesan ganda. Artinya, kader-kader kepala wilayah dari PDIP bakal mencoba menjaga hubungan baik dengan pemerintahan Prabowo tanpa terlihat secara terbuka melawan PDIP.

"Hal itu nan juga akhirnya tampak terlihat ragu-ragu ketika memang ada nan mencoba datang di retret, tapi menunjukkan kurang maksimal lantaran tidak mengikuti rangkaian penuh seperti nan lain," ujar dia.

Verdy menyebut pemerintah bisa meredakan ketegangan ini lewat pendekatan diplomatis alias justru membiarkan PDIP kian menjauh.

"Jika Prabowo mau menjaga stabilitas, perlu membuka komunikasi dengan Bu Mega agar tidak memperburuk polarisasi politik. Bisa dipertimbangkan untuk melakukan pertemuan dengan spirit rekonsiliasi mengundang Megawati untuk berdialog," ucapnya.

Verdy pun beranggapan kongres PDIP pada April mendatang bakal menjadi arena PDIP dalam bersikap ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Apakah mereka bakal menegaskan untuk mengambil sikap sebagai oposisi alias justru justru membuka kesempatan kompromi.

Verdy menyebut ketegangan ini bakal menjadi ujian bagi PDIP apakah kian solid sebagai oposisi alias justru mengalami dinamika internal nan melemahkan posisi politiknya.

"Bagaimana respons pemerintah dan langkah PDIP di kongres mendatang bakal menjadi penentu apakah ketegangan ini bakal berhujung dengan kompromi alias justru melahirkan oposisi nan lebih kuat," ucap Verdy.

Patuh Instruksi Partai alias Tunduk ke Pusat

Terpisah, Direktur Eksekutif Center for Indonesian Governance and Development Policy, Cusdiawan memberikan perhatian unik bagi kader PDIP nan memilih tetap datang ke retret.

Ia menyebut mereka nan datang lantaran berpandangan lain dengan keputusan partai. Cusdiawan mengatakan perihal itu mungkin berangkaian dengan pertimbangan pekerjaan politiknya ke depan.

"Mungkin saja di kepalanya mempunyai semacam kesadaran bahwa merupakan situasi nan tidak menguntungkan bagi pekerjaan politiknya mana kala dia memilih 'sangat berjarak' dengan pemerintahan pusat nan saat ini tengah berkuasa," ucap Cusdiawan.

Cusdiawan menyebut 'boikot retret' ini bisa dimaknai sebagai pemantapan posisi mereka sebagai oposisi sekaligus secara simbolis untuk unjuk diri bahwa Megawati sebagai politisi dan PDIP sebagai parpol tetap mempunyai kekuatan dan daya tawar politiknya sendiri.

Ia pun mengartikan itu tak sebatas sebagai respons kasus nan menimpa Hasto. Melainkan juga merespons posisi Prabowo nan selama ini terkesan berada di persimpangan jalan.

Pada satu sisi, Prabowo terlihat mau mengembangkan style kepemimpinan politik akomodatif, termasuk berkawan dengan PDIP.

"Tapi pada sisi lain, bahwa Jokowi nan dianggap mempunyai 'saham politik' atas naiknya Prabowo sebagai presiden," ujar dia.

Cusdiawan pun mengatakan Prabowo sebagai presiden juga perlu merespons sikap 'boikot retret' dari PDIP tersebut.

Menurutnya, Prabowo kudu bisa merespons itu dan menjelaskan gimana implikasi secara ketatanegaraan terhadap para pemimpin wilayah nan tidak mengikutinya.

Masih Tunggu Lampu Hijau

Sebanyak 55 kepala wilayah dari PDIP sudah berkumpul di Magelang sejak Sabtu (22/2) menunggu pengarahan agenda berasosiasi ke aktivitas retret menyusul petunjuk dari Megawati.

Wali Kota Yogyakarta sekaligus politikus PDIP, Hasto Wardoyo menyatakan 55 kepala wilayah itu terdiri dari kepala wilayah tingkat wali kota dan bupati, dan dua sisanya kepala wilayah tingkat gubernur

Hasto mengatakan, dalam pertemuan di kafe itu disepakati bahwa Pramono Anung bakal berbincang dengan DPP PDIP dan pemerintah soal keikutsertaan retret Akmil dan petunjuk penundaan keberangkatan nan dikeluarkan oleh Ketua Umum partai, Megawati Soekarnoputri.

"Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retret dan waktunya kapan masuknya bakal ditentukan," kata Hasto di sebuah kafe di Magelang, Sabtu (22/2).

"Makanya semua ini ada standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara," sambungnya.

"Sehingga komunikasi nan dilakukan Pak Pramono tentu itu sudah mewakili dua arah ya, mewakili kami-kami nan ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan nan ada di DPP kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam perihal ini Kementerian Dalam Negeri," imbuhnya.

Belakangan, sebanyak 17 dari 55 kepala wilayah PDIP dikabarkan sudah berasosiasi mengikut retret. Sementara Pramono dan sisa kepala wilayah lainnya tetap standby di Magelang menunggu pengarahan pengurus pusat PDIP.

(gil/mnf)

[Gambas:Video CNN]