Pengamat: Demo Indonesia Gelap Respons Publik Pada Kebijakan Negara

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Gelombang demonstrasi nan melibatkan mahasiswa hingga sejumlah organisasi masyarakat sipil berjudul "Indonesia Gelap" terjadi di sejumlah wilayah termasuk di Jakarta sejak Senin (17/2) hingga Jumat (21/2) kemarin.

Ribuan demonstran telah turun ke jalan menggeruduk instansi DPRD hingga area Patung Kuda, Jakarta nan tak jauh dari Istana Negara, Jakarta.

Salah satu pemicu gelombang protes tersebut ialah kebijakan efisiensi anggaran nan dilakukan Presiden Prabowo Subianto nan juga menyasar pos anggaran krusial seperti pendidikan.

Program Makan Bergizi Gratis nan turut melibatkan TNI dan Polri menjadi perihal nan dikritik oleh massa aksi. Mereka menilai pemerintah telah membangkitkan kembali dwi kegunaan ABRI.

Teranyar, massa tindakan turut mengkritik upaya kepolisian memeriksa band punk asal Purbalingga imbas lagu berjudul "Bayar,bayar, bayar." Mereka menilai polisi melakukan pembungkaman ekspresi melalui karya seni.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai gelombang protes itu terjadi lantaran masyarakat keberatan atas ragam kebijakan kontroversial Prabowo.

"Tentu, dan sepertinya Prabowo mengikuti betul pola kekuasaan (Presiden ke-7) Jokowi, abai terhadap aspirasi publik," kata Dedi kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (22/2).

Dedi menilai wajar jika masyarakat sipil berbareng mahasiswa menggelar demonstrasi nan berkepanjangan untuk mengkritik kebijakan pemerintah.

Terlebih, kata dia, ragam kebijakan di awal masa kedudukan Prabowo ini tidak sesuai dengan apa nan sering digembar-gemborkan.

"Karena faktanya efisiensi dengan pemotongan anggaran ini tidak tepat, apalagi berisiko menghalang pembangunan," jelas dia.

Dedi menilai argumen efisiensi anggaran nan kerap dijelaskan pemerintah bertolak belakang dengan kebijakan Prabowo nan sebelumnya menambah jumlah kementerian.

"Jika betul efisiensi nan diinginkan pemerintah, praktiknya bukan memotong anggaran, melainkan memotong porsi jabatannya, lembaga alias kementerian perlu diringkas, lantaran tidak semuanya berakibat pada pembangunan nan dibutuhkan negara dan bangsa," tutur dia.

Tak hanya itu, dia menilai upaya pemerintah memotong anggaran pendidikan tidak rasional.

Sebab, anggaran pendidikan sebelumnya dianggap belum maksimal untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

"Sisi lain, arah kerja pemerintah saat ini condong bias," jelas dia.

Oleh lantaran itu, Dedi mengimbau Prabowo agar terbuka dengan aspirasi dan kritik nan dilontarkan melalui gelombang demonstrasi tersebut.

Ia menyebut Prabowo memerlukan support masyarakat dalam memimpin Indonesia dan menjalankan beragam kebijakan.

"Pemerintah memerlukan support publik, ada baiknya mendengarkan publik, dan mengevaluasi kebijakan," ujar dia.

Indonesia Gelap hingga #Kaburajadulu

Sementara itu sebelumnya Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyebut Indonesia Gelap hingga tagar #KaburAjaDulu merupakan corak kekecewaan masyarakat atas kondisi nan terjadi di Indonesia.

Menurut Lili, masyarakat meletakkan angan pada presiden-wakil presiden nan terpilih di Pilpres 2024. Namun nan terjadi sekarang di luar angan masyarakat.

"Mereka semula meletakkan angan nan tinggi bahwa pasca pemilu nanti, pemimpin dan para elit memberikan angan baru, seperti tentang lapangan pekerjaan, naiknya penghasilan, daya beli meningkat, dan sejumlah angan lain nan diidam-idamkan kalangan muda," kata Lili saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (18/2).

"Harapan itu rupanya tinggal angan nan kemudian muncul kekecewaan. Bentuknya seperti demo dan tagar #kaburajadulu, antara lain," imbuhnya.

Senada, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an juga beranggapan masyarakat kian resah dengan kebijakan pemerintah.

Menurutnya, efisiensi anggaran nan dilakukan pemerintah bukan dialokasikan untuk hal-hal esensial, misalnya untuk tunjangan keahlian dosen. Tapi malah untuk melaksanakan program MBG nan banyak dikritik.

"Refleksi dari keresahan publik mengenai kondisi Indonesia, lantaran terjadi sejumlah paradoks," ucap Ali.

Ali pun menilai tindakan Indonesia Gelap dan tagar #kaburajadulu akan berkembang sesuai dengan dinamika politik. Menurutnya, jika pemerintahan Prabowo Subianto tak bisa merespons dengan benar, aktivitas itu bisa bersambung dan membesar.

"Catatannya, jika pemerintahan Prabowo tidak segara menjelaskan dan memberikan argumentasi nan kuat atas paradoks-paradoks nan terjadi, tindakan semacam itu bisa muncul lagi dan bersambung makin membesar," tutur dia.

Respons pemerintah

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tak sepakat dengan tajuk Indonesia Gelap nan digunakan massa mahasiswa dalam demonstrasi.

Prasetyo menghormati penduduk nan menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi. Namun, dia meminta massa tindakan tak memainkan narasi nan tidak benar.

"Inilah namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, jangan membelokkan apa nan sebenarnya tidak seperti itu. Enggak ada Indonesia gelap," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Prasetyo meminta penduduk tetap optimistis dan kompak membangun Indonesia dengan tujuan nan sama. Ia juga meminta masyarakat memaklumi pemerintah nan baru bekerja 4 bulan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons soal tagar #KaburAjaDulu sebagai sikap penduduk untuk meningkatkan keahlian dan mengambil kesempatan kerja di luar negeri.

Namun, dia mengaku pemerintah memang mempunyai tantangan dan catatan untuk menciptakan pekerjaan nan lebih baik di dalam negeri.

"Ini tantangan buat kita jika memang itu adalah mengenai dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better jobs itu nan kemudian menjadi catatan kami dan concern kami," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2)

(sur/mab)

[Gambas:Video CNN]