Pdip Melunak Soal Retret Kepala Daerah, Sinyal Gabung Koalisi?

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

PDIP akhirnya memperbolehkan para kepala daerah melanjutkan retret alias pembekalan kepala wilayah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Retret kepala wilayah telah dimulai sejak Jumat (21/2) lalu. Saat itu banyak kepala wilayah dari PDIP tidak hadir, setelah keluar surat petunjuk dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Surat itu meminta para kepala wilayah PDIP menunda kehadiran dalam aktivitas retret.

Setelah tiga hari berjalan, posisi PDIP akhirnya berubah. Beberapa kepala wilayah dari PDIP mulai beramai-ramai mengikuti retret tersebut terhitung pada 23 dan 24 Februari.

Para kepala wilayah nan datang diantaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hingga Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan 17 kepala wilayah lain.

Kehadiran para kepala wilayah PDIP itu dilakukan setelah keluar petunjuk lanjutan nan intinya membolehkan mereka mengikuti retret Angkatan-I hingga selesai.

Perubahan sikap PDIP itu langsung dijelaskan oleh ahli bicara PDIP Ahmad Basarah. Menurut dia, saat petunjuk pertama, Megawati tak melarang kepala wilayah dari partainya ikut retret kepala daerah. Namun hanya meminta menunda keberangkatan.

Peneliti Senior Populi Center Usep Saepul Ahyar menilai perubahan sikap PDIP mengizinkan kadernya untuk ikut retreat kemungkinan ada lobi-lobi antara PDIP melalui Pramono Anung dengan pihak pemerintah.

"Sebenarnya bisa diselesaikan oleh Mas Pram, lobinya Mas Pram kan nan duluan ke sana. Saya kira komunikasi daripada beragam pihak dalam perihal ini nan ada di pemerintahan. Dan itu saya kira Bu Mega sangat percaya dengan Pramono," kata Usep kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/2).

Usep menduga petunjuk awal PDIP menunda para kader kepala daerahnya ikut retret hanya emosional sesaat Megawati. Menurut dia, PDIP mungkin merasa tak diperhatikan oleh pemerintah, terutama di kasus korupsi nan menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Baginya, petunjuk awal Megawati tersebut justru tak menguntungkan bagi PDIP di mata masyarakat. Pasalnya, para kepala wilayah nan sudah terpilih sudah sepatutnya mengabdi para masyarakat dan menjalin tata kelola dengan pemerintah pusat, daripada partai.

"Karena kan ini kan pemerintahan ya, itu juga tambah remuk saya kira di depan masyarakat. Karena memang ya itu kepala wilayah nan harusnya ketika pengabdian kepada masyarakat dimulai, kudu selesai ke partai. nan kudu diutamakan pengabdian kepada masyarakat," kata dia.

Di sisi lain, Usep menduga kesempatan PDIP berasosiasi ke pemerintahan Prabowo terbuka lebar usai momen ini. Terlebih, PDIP sampai saat ini tetap bersikap untuk berada di luar pemerintahan.

"Saya kira kemungkinan [bergabung pemerintahan] itu tetap terbuka lebar," kata Usep.

Meski begitu, Usep mengatakan langkah untuk mengambil peran besar untuk rakyat tak melulu dengan langkah mendukung alias berasosiasi ke pemerintahan.

Ia berkata PDIP dapat memerankan kegunaan pengawasan di luar pemerintahan jadi lebih krusial lantaran tak ada partai nan memainkan peran tersebut. Melalui kegunaan pengawasan ini, lanjutnya, PDIP juga dapat menyelamatkan kerakyatan ke depannya.

"Tapi mungkin juga bakal ada bagian-bagian politik nan dilakukan oleh PDIP apakah menguntungkan di luar alias di dalam," kata dia.

"Cuma ini kudu dipikir lebih panjang lagi, di tengah pacekliknya orang nan beroposisi. Di Indonesia memang oposisi itu tidak terlalu disukai," tambahnya.

(fra/rzr)

[Gambas:Video CNN]