Masinton Soal Alasan Penundaan Retreat Pdip: Ada Ketidakadilan Hukum

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Bupati Tapanuli Tengah nan juga Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengungkap argumen penundaan keberangkatan kader-kader partainya ke aktivitas retreat kepala wilayah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

"Jelaslah sudah sama-sama kita baca pertimbangan menunda apa lantaran persoalan ada ketidakadilan hukum, dan itu nan sedang diperjuangkan agar keadilan substantif itu betul-betul datang di republik ini," kata Masinton ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2).

Kendati, Masinton tak menjelaskan secara gamblang bentuk ketidakadilan itu, termasuk ketika disinggung kaitannya dengan penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK beberapa waktu lalu.

"Mau menjerat siapapun lah keadilan itu kan universal, dia tidak bertindak hanya pada satu dua orang alias dua golongan tetapi dia kudu bertindak keadilan itu kepada seluruh masyarakat seluruh penduduk negara," katanya.

Sebelumnya, Megawati selaku Ketum PDIP menginstruksikan kepada kepala wilayah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retreat nan bakal digelar pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (20/2). Instruksi tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 nan diteken Mega per 20 Februari 2025.

Lebih lanjut, Masinton bilang, para kepala wilayah PDIP secara prinsip siap mengikuti retreat. Sebanyak 55 kader nan menjadi bupati, wali kota dan gubernur telah 'standby' di Magelang.

Hanya saja memang belum ditentukan waktu kapan mereka berasosiasi ke Akmil. Masinton berujar, kemungkinan dalam satu alias dua hari ke depan. Semua tergantung hasil komunikasi DPP PDIP dan pemerintah nan dijembatani Gubernur Jakarta, Pramono Anung.

Masinton pun tak mempermasalahkan andaikan para kepala wilayah dari PDIP ini melewatkan materi-materi pembekalan dalam retreat nan diselenggarakan 21-28 Februari 2025. Dasar-dasar kepemimpinan, wawasan kebangsaan dan nasionalisme alias tata kelola pemerintahan pernah mereka terima sebelumnya.

"Sebenarnya nggak ada kerugian apapun, ini lebih pada pembekalan-pembekalan nan sebelumnya sebagian besar sudah menerima sudah memahami itu," katanya.

"Namun itu ini kan pendalaman dan penyesuaian dengan agenda pemerintah, lantaran apapun Ibu Megawati selalu menekankan kepada seluruh kader dan apalagi kemarin ketika pada tanggal 19 (Februari) ini dalam tugas pemerintahan semua senapas dan sebangun dengan pemerintahan pusat," pungkas Masinton.

(mik/kum)

[Gambas:Video CNN]