Kpk Awasi Program Makan Bergizi Gratis: Potensi Fraud Pasti Ada

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) nan menyantap anggaran sangat besar dan ada potensi curang alias fraud. KPK mendapat laporan pengurangan biaya makan.

Lembaga antirasuah itu telah melakukan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (5/3) lalu.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyoroti potensi penyimpangan dan menekankan tata kelola finansial nan transparan dan akuntabel.

"Pengawasan krusial dilakukan lantaran anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat perihal nan perlu dicermati dalam melaksanakan program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke wilayah dan wilayah," ujar Setyo melalui keterangan pers nan disampaikan Humas KPK, Kamis (6/3).

Selain itu, Setyo juga menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Apalagi, kata dia, ada buletin sumir nan beredar mengenai perlakuan unik dalam penentuan SPPG alias pihak-pihak nan menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan baku.

"Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Setyo nan merupakan jenderal polisi bintang tiga itu juga mengingatkan pentingnya letak SPPG nan strategis agar makanan tetap dalam kondisi laik konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat. Ia juga menyoroti pemberian susu dalam MBG.

Menurut kajian KPK, program pemerintah sebelumnya nan memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan nomor stunting lantaran lebih banyak biskuit nan diterima masyarakat dibanding susu.

"Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh lantaran itu, saya minta ini betul-betul diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan nan sampai ke anak-anak dan ibu mengandung betul-betul berkualitas," ucap dia.

Dalam perihal anggaran, Setyo mengingatkan agar pengedaran biaya nan terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran lantaran posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di wilayah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan nan semestinya diterima senilai Rp10.000, tetapi nan diterima hanya Rp8.000. Ini kudu jadi perhatian lantaran berkapak pada kualitas makanan," ungkap dia.

Menurut Setyo, krusial untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan tata kelola finansial terhadap program jagoan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," kata dia.

Terakhir, Setyo menekankan pentingnya pemberdayaan kearifan lokal.

"Bahan baku, sumber daya dan aspek lain mengenai MBG kudu memanfaatkan masyarakat lokal," pungkasnya.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto nan turut datang dalam pertemuan itu juga menegaskan pentingnya pengawasan agar program melangkah tepat sasaran, serta mengingatkan BGN agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran.

Sementara itu, Ketua BGN Dadan Hindayana menjelaskan lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025, dengan kemungkinan tambahan Rp100 triliun pada triwulan ketiga sehingga total biaya MBG bisa mencapai Rp170 triliun.

BGN, terang Dadan, telah berkoordinasi dengan beragam lembaga pengawas, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program.

"Kami datang di KPK untuk mendapatkan pencerahan mengenai pengelolaan biaya nan besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran bakal mencapai Rp400 triliun. Kami minta dibantu untuk pengawasan," ungkap Dadan.

(ryn/dal)

[Gambas:Video CNN]