Konstruksi Lengkap Kasus Bank Bjb Rugikan Negara Rp222 Miliar

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bangunan komplit perkara dugaan korupsi penempatan biaya iklan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) nan merugikan finansial negara sejumlah Rp222 miliar.

Awalnya pada 27 Februari 2025, KPK menerbitkan lima Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dengan lima orang tersangka.

Lima tersangka--yang nama-namanya baru diumumkan pada Kamis (13/3)--adalah mantan Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto, dan Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan.

Kemudian Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik, dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

Konstruksi perkara

Pada tahun 2021, 2022 dan semester 1 2023, Bank BJB merealisasikan Belanja Beban Promosi Umum dan Produk Bank nan dikelola oleh Divisi Corporate Secretary sebesar Rp409 miliar untuk biaya penayangan iklan di media TV, cetak dan online lewat kerja sama dengan enam agensi.

Enam agensi nan dimaksud adalah PT CKSB (Rp105 miliar), PT CKMB (Rp41 miliar), PT Antedja Muliatama (Rp99 miliar), PT Cakrawala Kreasi Mandiri (Rp81 miliar), PT WSBE (Rp49 miliar), dan PT BSC Advertising (Rp33 miliar).

"Ditemukan kebenaran bahwa lingkup pekerjaan nan dilakukan agensi hanya menempatkan iklan sesuai permintaan BJB serta penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa," ujar Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo dalam bertemu pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (13/3) petang.

Budi menuturkan terdapat selisih duit dari nan diterima agensi dari Bank BJB dengan nan dibayarkan agensi ke sejumlah perusahaan media massa sebesar Rp222 miliar.

Total duit Rp222 miliar tersebut digunakan sebagai biaya nonbudgeter oleh Bank BJB nan sejak awal disetujui Yuddy Renaldi bersama-sama Widi Hartoto untuk bekerja sama dengan enam agensi di atas.

Perbuatan melawan hukum

Terdapat sejumlah perbuatan melawan norma (PMH) nan diduga dilakukan Yuddy Renaldi dan Widi Hartoto (PPK) selaku tersangka.

Keduanya disebut mengetahui dan/atau menyiapkan pengadaan jasa agensi tahun 2021-2023 sebagai sarana kickback. Keduanya mengetahui dan/atau memerintahkan pengguna peralatan untuk bermufakat dengan rekanan jasa agensi dalam penggunaan kickback.

Yuddy dan Widi disebut mengetahui dan/atau memerintahkan panitia pengadaan untuk mengatur pemilihan agar memenangkan rekanan nan disepakati. Mereka mengetahui penggunaan duit nan menjadi biaya nonbudgeter Bank BJB.

Budi nan merupakan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidikan kasus ini mengungkapkan PPK melaksanakan pengadaan jasa agensi tahun 2021-2023 dengan melanggar ketentuan.

Seperti menyusun arsip HPS bukan berupa nilai pekerjaan melainkan fee agensi guna menghindari lelang. Kemudian memerintahkan panitia pengadaan agar tidak melakukan verifikasi arsip penyedia sesuai SOP.

Serta membikin penilaian tambahan setelah pemasukan penawaran sehingga terjadi post bidding.

"Dari Rp409 miliar nan ditempatkan dipotong dengan pajak kurang lebih kelak jatuhnya Rp300 miliar, hanya kurang lebih Rp100 miliar nan ditempatkan sesuai dengan riil pekerjaan nan dilakukan. Itu pun kami belum melakukan testing secara perincian terhadap Rp100 miliar. Namun, nan tidak riil ataupun fiktif kurang lebih jelas sudah nyata sebesar Rp222 miliar selama kurun waktu 2,5 tahun tersebut," kata Budi menuturkan jumlah kerugian finansial negara di kasus ini.

Atas perbuatannya, Yuddy dkk disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 alias Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Para tersangka belum dilakukan penahanan tetapi sudah dicegah berjalan ke luar negeri selama enam bulan.

Selama proses penyidikan, tim KPK setidaknya sudah menggeledah 12 tempat. Dua di antaranya adalah rumah kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Kantor BJB di Bandung.

Sejumlah peralatan bukti termasuk arsip dan simpanan Rp70 miliar diduga mengenai perkara telah diamankan dan bakal dikonfirmasi kepada para saksi untuk dilakukan penyitaan.

(ryn/tsa)

[Gambas:Video CNN]