Khofifah Minta Pemerintah Pusat Bangun 40 Sekolah Rakyat Di Jatim

Surabaya, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah mau membangun 40 Sekolah Rakyat di Jawa Timur.

Sekolah ini diperuntukkan untuk anak-anak dari family miskin dan miskin ekstrem.

Hal ini sesuai pengarahan dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk menyiapkan sekolah untuk anak-anak nan berasal dari kategori family miskin dan miskin ekstrem.

Format sekolah rakyat ini, kata dia, berupa boarding school nan unik diperuntukkan bagi anak-anak family kategori miskin dan miskin ekstrem. Dengan tujuan agar anak-anak tersebut mempunyai keberlanjutan dalam pembelajaran alias tidak putus sekolah.

"Jadi untuk sekolah rakyat ini, wilayah diminta menyiapkan lahannya, dan Pemerintah bakal menyiapkan anggarannya. Kira-kira satu unit sekolah anggarannya Rp100 miliar," kata Khofifah, dalam keterangannya, Kamis (6/3).

"Kami berambisi Jatim dapat kuota 40 sekolah, ialah 38 kab/kota dan dua untuk provinsi. Misalnya kita bisa mendapatkan kuota 40, dengan anggaran satu sekolah Rp100 miliar, maka ada duit beredar sekitar Rp4 triliun. Artinya, keberadaan sekolah ini juga memberikan multiplayer effect lantaran kita bisa merekrut banyak tenaga kerja," lanjut dia.

Dengan konsep boarding school, Khofifah percaya sekolah rakyat bisa menyerap tenaga kerja baik untuk tenaga pendidik, pengelola asrama, penyedia makanan, hingga memberikan pengaruh ekonomi pada lingkungan sekitar sekolah.

"Inilah nan kita sebut bisa memberikan multiplayer effect. Dalam waktu dekat bisa menyerap tenaga kerja, dan dalam jangka panjang, kita bisa mendorong peningkatan kualitas SDM dan IPM di wilayah tersebut. Termasuk menyiapkan generasi emas pada era Indonesia Emas 2045," kata dia.

Untuk itu, rencana pada 9 Maret besok, Khofifah bakal mengadakan rakor nan mengundang Menteri Sosial, Menteri ATR/BPN dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berbareng seluruh Bupati/Walikota dan Kepala Bappeda untuk membahas perincian mengenai rencana ini.

"Pak Mensos ini lantaran pengarahan dari Pak Presiden sekolah rakyat ini ditangani Kemensos, Kemudian dengan Menteri ATR/BPN mengenai koordinasi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) untuk kepastian norma termasuk bagi investor," kata dia.

"Kemudian juga kami berencana mengundang Pak Mendes kaitan agar terkonfirmasi Kepala Desa ini biar konfirm, sebetulnya biaya desa nan turun peruntukannya untuk apa saja dan teknis koperasi desa gimana detailnya," imbuh Khofifah.

(frd/isn)

[Gambas:Video CNN]