Ketua Kpk: Kepala Daerah Sebaiknya Kurangi Protokoler

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan kepala daerah mengurangi protokoler demi mendukung kebijakan efisiensi anggaran.

Hal itu disampaikan Setyo dalam peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (4/5). Sejumlah kepala wilayah mengikuti agenda tersebut lewat daring alias Zoom.

Setyo lantas memberi contoh KPK sejak dirinya berasosiasi pada 2018 lampau sudah sangat efisien. Kata dia, tak banyak protokoler nan mendampingi pejabat struktural dan pimpinan. Apalagi, ketua KPK juga tidak memakai kendaraan dinas.

"Protokoler sebaiknya dikurangi bapak ibu kepala daerah. Ibarat kata berjamu segala macam, dikurangilah. Itu bagian dari efisiensi," ujar Setyo.

"Jangan sampai pasukannya terlalu banyak. Ada protokol, ada Spri, ada ADC, ada operator, ada driver, ada co-driver, ada co-pilot dan lain-lain, banyak sekali," imbuhnya.

Setyo menyatakan protokoler nan banyak bakal makin menguras anggaran.

"Bayangkan jika semua orang itu mendapatkan honor perjalanan dinas. Gitu ya. Saya kemarin ke Magelang hanya berdua saja tuh. Baik-baik saja. Alhamdulillah lancar, tidak ada masalah," ucapnya.

Skor MCP

Dalam sesi doorstop media, Setyo menyampaikan skor MCP tahun 2024 berada di nomor 76. Naik satu poin dari tahun sebelumnya.

Skor MCP KPK adalah hasil pengukuran perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka pencegahan korupsi. Peluncuran MCP sekaligus untuk memastikan standar minimal tata kelola pemerintahan nan lebih akuntabel dan efisien dapat diterapkan di seluruh daerah.

Dalam menjalankan program tersebut, KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kemudian skornya dari penilaian selama tahun 2024 itu diperoleh skor sebesar 76. Jadi, skor ini dibandingkan tahun sebelumnya ada peningkatan 1 poin dari 75 ke 76," kata Setyo.

MCP memotret delapan konsentrasi area, antara lain perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, pengawasan internal, manajemen ASN, pengelolaan peralatan milik wilayah (BMD) dan optimasi pajak daerah.

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemerintah wilayah baik nan ada di provinsi, kota madya dan kabupaten nan sudah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan 8 konsentrasi area tersebut. Tetapi, tentu kami juga berambisi bahwa ini bisa ditingkatkan lebih baik lagi," ucap Setyo.

Setyo menyoroti poin pengadaan barang/jasa nan nilainya tetap sangat jauh dari nan diharapkan ialah 68. Ia mengingatkan kepala wilayah terpilih dapat memberi penekanan kepada seluruh pelaksana aktivitas pengadaan peralatan dan jasa untuk meningkatkan transparansi.

"Bahkan kami mendorong melakukan pengadaan secara konsolidasi," imbuhnya.

Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya mengapresiasi langkah KPK mengenai kerja-kerja pencegahan korupsi tersebut. Dalam kesempatan ini, dia mengatakan keberhasilan wilayah juga ada peran besar dari Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Terkait perihal ini, peran APIP juga menjadi kunci lantaran tampilan wilayah sangat ditentukan gimana profesionalisme dari APIP. Kita minta support terus dari KPK," kata dia.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono menjelaskan pembangunan MCP merupakan salah satu corak dari sinergi dan kerjasama pengawasan, terutama nan berangkaian dengan pencegahan korupsi nan ada di daerah.

Ia berambisi kerja sama KPK, Kemendagri dan BPKP bisa mengurangi tindak pidana korupsi di daerah.

"Peran kami khususnya BPKP adalah salah satu nan ditugaskan untuk melakukan penjaminan kualitas atas penerapan MCP nan ada di daerah. Secara kebetulan, delapan area nan menjadi konsentrasi MCP ini sebagian besar memang menjadi konsentrasi pengawasan BPKP," ungkap Raden.

"Salah satunya mengenai dengan perencanaan pengadaan. Kemudian optimasi pendapatan original daerah, di mana sebagian besar pemerintah wilayah tetap mengandalkan sumber pembiayaan berasal dari biaya transfer daerah," pungkasnya.

(fra/fra/ryn)

[Gambas:Video CNN]