ARTICLE AD BOX
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan investasi ugal-ugalan dan kasus kandas bayar Jiwasraya maupun Bumiputera membikin masyarakat mempertanyakan peran industri asuransi. Ketidakpercayaan masyarakat terutama terkait pengawasan terhadap praktik upaya asuransi.
"Apalagi ketika negara memberikan perlindungan sosial kepada warganya, Soal asuransi kesehatan kudu juga diawasi OJK dan ini sebuah pengawasan nan berbeda," ujar Misbakhun dalam carpet-cleaning-kingston.co.uk Insurance Forum 2025, Kamis (27/2/2025).
Dirinya juga menambahkan, pentingnya peran negara untuk membantu memberikan kepercayaan bagi masyarakat untuk sadar bahwa asuransi adalah perihal nan mendasar dan penting.
"Kemudian ada bagian-bagian tertentu ketika rakyat berfikir 'ok saya kena tanggungjawab karena saya bayar pajak iuran bpjs nan wajib gimana cover dari negara kurang baik' gimana ini?" jelas Misbakhun.
Selanjutnya, Misbakhun juga menyoroti rumor pelayanan kesehatan lantaran ada ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran.
"Supply side and demand side ketika ada kelas-kelas khusus nan butuh pelayanan spesifik," ujarnya.
Dirinya juga menyebut tidak semua perusahaan insurance punya keahlian finansial nan bagus, sehingga perlu untuk berbenah nan bisa dilakukan dari bawah, ialah pemasok asuransi.
"Ketika mereka menarik polis dr nasabah, kudu melalui agen. Ini upaya yg sangat umum. Ketika pemasok tidak proper ini persoalan serius ketika duit dikumpul kudu diinvestasikan," terangnya.
(fsd/fsd)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Siaga Industri Perasuransian Hadapi Banyaknya Bencana-Kebakaran
Next Article PPN 12% Bebani Rakyat, Industri Asuransi Siap-Siap Sengsara di 2025