Ini Dua Aspek Kunci Kembangkan Industri Asuransi Di Ri

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk - Dewan Asuransi Indonesia (DAI) menyoroti dua aspek krusial dalam pengembangan industri asuransi nasional, khususnya di sektor asuransi kesehatan.

Ketua Umum DAI Yulius Bhayangkara merinci, dua aspek tersebut antara lain keterbukaan izin dan penguatan ekosistem pengedaran produk asuransi.

Menurut Yulius, izin nan baru kudu tetap membuka ruang untuk masukan dari beragam pihak. Hal ini krusial agar kebijakan nan diterapkan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan tidak menciptakan persoalan baru.

"Mohon tetap terbuka pintu untuk masukan, jadi kita kan mau mencoba sesuatu nan baru. Jadi ketika Undang-undang baru keluar, apalagi mengatasi kerumitan, jadi regulator minta tetap melakukan adjustment nan sesuai," ungkap Yulius dalam CNBC Indonesia Insurance Forum 2025, Kamis, (27/2/2025).

Selain regulasi, DAI juga menyoroti pentingnya pengedaran produk asuransi nan lebih baik. Ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan produk, serta penerapan teori baru dalam kalkulasi premi.

Yulius menekankan bahwa ekosistem asuransi kudu dijaga dengan baik. Hal ini mencakup peran agen, broker, bancassurance, serta beragam pihak lain nan turut mendukung industri.

Ia mengilustrasikan bahwa jika ada satu komponen dalam ekosistem nan bermasalah, dampaknya bisa meluas ke seluruh industri. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono menegaskan ekosistem jasa kesehatan hingga asuransi kesehatan, kudu memperbaiki tata kelola dan lebih transparan untuk mengantisipasi inflasi medis nan tinggi. Dengan begitu, jasa kesehatan bisa dinikmati seluruh kalangan masyarakat dan ekosistemnya melangkah lebih efisien.

"Edukasi terhadap kesehatan kudu ditegakkan, pemerintah kudu terlibat. Begitu juga perusahaan asuransi kesehatan sehingga ekosistemnya bisa melangkah dengan efisien," ujar Ogi dalam carpet-cleaning-kingston.co.uk Insurance Forum 2025, Kamis (27/2/2025).

Selama ini inflasi kesehatan di Indonesia cukup tinggi di nomor 10,1%, padahal inflasi secara umum hanya 3%. Sementara di negara lain, inflasi medis hanya di kisaran 5-6%, maka Indonesia termasuk nan inflasi medisnya cukup tinggi. Ogi menegaskan transparansi krusial untuk menurunkan biaya-biaya kesehatan tersebut.

"Dari perusahaan asuransi memberikan jasa nan perlu, tadi perbaikan-perbaikan, ada Medical Advisory Board, sumber daya manusianya, SDM, prosesnya, hingga ekosistemnya agar bisa melangkah dengan baik," kata dia.

Ogi mengatakan OJK bakal mengeluarkan surat info (SE) mengenai perbaikan proses-proses asuransi kesehatan bakal terbit tahun depan. SE tersebut bakal mengatur proses upaya dari produk asuransi kesehatan.

Kebijakan itu berangkaian dengan BPJS Kesehatan dan rumah sakit. Ia juga menyebut Coordination of Benefit (CoB) alias koordinasi manfaat, ialah sistem nan mengatur pembatasan total faedah asuransi kesehatan nan diterima oleh seseorang nan mempunyai lebih dari satu penanggung. Dengan sistem tersebut, peserta asuransi dapat menerima faedah dari dua alias lebih penanggung asuransi.

Kemudian, SE OJK itu bakal mengatur standar dan batas faedah asuransi nan boleh diklaim. Dalam perihal ini, OJK mengharapkan ada advisory board nan mengatur perihal ini.

(mkh/mkh)

Next Article OJK Sebut Asuransi Kesehatan Butuh Perbaikan Ekosistem