Hadapi Cuaca Ekstrem, Mendagri Minta Pemda Lakukan Sejumlah Langkah

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah wilayah (Pemda) segera mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi cuaca ekstrem.

Menurut Tito, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan negara datang di tengah masyarakat, terutama nan terdampak musibah alam.

Instruksi tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah nan juga membahas mitigasi cuaca ekstrem di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (10/3).

"Jangan membiarkan masyarakat, mereka bekerja sendiri. Negara kudu datang dan kehadiran negara itu nan paling utama. Untuk jangka pendek, nan paling utama adalah kita kudu tahu tentang prediksi [cuaca] apa nan bakal terjadi," ujar Tito.

Mendagri mencontohkan, di negara lain peristiwa musibah alam juga terjadi. Namun perihal itu bisa diantisipasi dengan baik sehingga jumlah korban dapat diminimalkan.

Oleh lantaran itu, Mendagri meminta Pemda untuk melakukan langkah-langkah nan diperlukan. Selain itu, untuk jangka panjang, daerah-daerah nan terdampak musibah didorong untuk mendiskusikan skema terbaik dalam menghadapi potensi bencana.

"Yang paling krusial adalah informasinya (prediksi terjadinya cuaca ekstrem) jeli dan kita sigap mensiagakan kekuatan kita," imbuhnya.

Di sisi lain, Mendagri mendorong Pemda untuk memanfaatkan info cuaca nan disediakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Secara khusus, Tito meminta wilayah nan mempunyai dinas mengenai agar berkoordinasi dengan BMKG guna mendapatkan info prakiraan cuaca nan valid, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan dengan lebih baik.

Dalam forum nan sama, Tito juga mengimbau Pemda untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan mudik. Berdasarkan Rapat Koordinasi (Rakor) nan dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) beberapa waktu lalu, telah disusun kebijakan untuk mengurai kepadatan arus mudik Hari Raya Lebaran dan Hari Suci Nyepi.

Salah satu langkah nan diusulkan adalah pemberlakuan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 24-27 Maret 2025. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan pemudik pada hari tertentu.

"Nah ini silakan setiap daerah, setiap kementerian/lembaga diminta untuk mengatur masing-masing. Setiap dinas bisa mengatur, nan krusial pekerjaan-pekerjaan tetap berjalan," lanjutnya.

Namun Mendagri menekankan, Pemda kudu memastikan pelayanan publik tetap melangkah normal selama penyelenggaraan WFA.

Selain itu, Pemda juga kudu memastikan kelancaran arus mudik dengan beragam langkah, seperti memastikan prasarana jalan layak dilalui kendaraan, menata potensi pasar tumpah nan dapat mengganggu lampau lintas, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan pemudik di titik-titik tertentu.

"Dermaga, pelabuhan, juga perlu dicek. Jangan sampai over kapasitas, terutama di dermaga-dermaga kecil. Kemudian banyak kejadian sudah [pernah terjadi], seperti peristiwa [kecelakaan] di Danau Toba dan lain-lain, kita upayakan jangan sampai terjadi," tandasnya.

Adapun rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

Kemudian, Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Kesiapsiagaan Basarnas Ribut Eko Suyatno, serta para ketua tinggi kementerian/lembaga terkait.

Selain itu, datang pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta pejabat mengenai di lingkungan Kemendagri.

(inh)