Fraksi Pdip Minta Tunjangan Perumahan Anggota Dpr Dihentikan

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyampaikan usulan agar tunjangan perumahan bagi personil DPR dihentikan. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga nilai kepatutan dan kepekaan terhadap kondisi rakyat.

Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Said Abdullah, dalam keterangan tertulis, menegaskan bahwa politik tidak hanya berbincang soal kerasionalan dan kesepakatan, melainkan juga kudu dilandasi nilai etik, empati, dan simpati. Menurutnya, dalam situasi ekonomi nan tetap sulit, akomodasi dan tunjangan berlebihan bagi wakil rakyat berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik.

"Ukuran utama bukan hanya soal kesepakatan antarfraksi, tetapi juga apakah DPR bisa mengukur diri. Rakyat mempertanyakan keahlian DPR, sementara di sisi lain tunjangan nan diterima jumlahnya jauh dari ukuran kehidupan rakyat kebanyakan," kata Said.

Ia menambahkan, jika setiap personil DPR mempunyai empati terhadap kesulitan masyarakat, maka semestinya tidak ada lagi akomodasi nan dianggap berlebihan. Sebaliknya, DPR semestinya bekerja secara simpatik, mendengar aspirasi rakyat, dan memperjuangkannya agar keberadaan lembaga legislatif tetap bermanfaat.

"Dengan degub aspirasi rakyat nan terus diperjuangkan, marwah DPR bisa dijaga," ujarnya.

Said juga menyampaikan bahwa ketua Fraksi PDIP telah mengingatkan seluruh anggotanya untuk mempunyai sense of crisis, menjaga sikap mawas diri, serta memahami bahwa DPR adalah etalase nan selalu terbuka bagi penilaian publik.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Fraksi PDIP DPR RI meminta agar tunjangan perumahan bagi personil dewan, serta akomodasi lain nan dinilai melampaui kepatutan, dihentikan. "Semua itu bakal menjadi pelajaran bagi kami ke depan," tutup Said.

(rir)