Endah Bupati Gunung Kidul Pdip Absen Retret, Tak Kirim Wakil Ke Akmil

Magelang, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Bupati Gunungkidul yang juga kader PDIP, Endah Subekti Kuntariningsih tidak datang dalam aktivitas retret kepala wilayah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Endah mengaku dirinya tegak lurus dengan petunjuk Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri nan meminta kepada seluruh kepala wilayah dari partainya untuk menunda ikut retret di Akmil.

"Tidak berangkat, tegak lurus," kata Endah saat dihubungi, Sabtu (22/2).

Selain itu, Endah juga menyatakan tidak mengirimkan Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto alias Sekda, Sri Suhartanta sebagai penggantinya mengikuti retret di Akmil.

"Tidak (mengirimkan wakil-sekda)," tegas Endah.

Sebelumnya, rombongan kepala wilayah peserta retret telah tiba di Akmil, Jumat (21/2) kemarin sore. Beberapa sosok seperti Pramono Anung, Gubernur Bali, Wayan Koster, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo dan Bupati Gunungkidul, Endah Subekti tak nampak dalam barisan. Keempatnya merupakan kader PDIP.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menuturkan hingga petang kemarin tercatat hanya ada 450 dari 503 total peserta nan datang di pembukaan retret kepala wilayah itu.

Bima mengatakan dari 53 orang tak hadir, enam memberikan keterangan sakit alias berhalangan lantaran aktivitas keluarga. Sementara 47 sisanya tanpa keterangan.

Bima menegaskan, aktivitas retret di Akmil wajib buat seluruh kepala wilayah nan baru dilantik 20 Februari 2025 kemarin.

Menurutnya, panitia retret saat ini memberikan kelonggaran dengan mengizinkan kepala wilayah nan berhalangan datang untuk mengirimkan wakil kepala wilayah sebagai penggantinya.

Apabila wakil kepala wilayah juga tetap berhalangan, sekda kudu dikirim sebagai perwakilan ke Akmil untuk mengikuti materi retret.

Wajib ikut retret susulan

Bima memastikan para kepala wilayah nan tidakhadir pada retret kali ini, diwajibkan ikut gelombang berikutnya, ialah berbarengan dengan calon kepala wilayah nan tetap bentrok di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hasil Pilkada 2024.

"(Ikut) gelombang berikutnya. Wajib ikut ya. Iya. Wajib. Semuanya wajib ikut, krusial ini materinya," kata Bima di depan gerbang Akmil, Jumat (21/2).

"Ya, kan di kan dikirim wakil untuk menggantikan di sini. Nah, kepala daerahnya bakal tetap kami minta untuk mengikuti rangkaian berikutnya. (Jadwal) ya, menunggu keputusan MK," ucapnya.

(kid/kum)