Dedi Mulyadi Respons Gugatan Kebijakan Satu Kelas Diisi 50 Siswa

Bandung, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Gugatan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal satu kelas 50 siswa SMA/SMK negeri di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung sudah memasuki proses dismissal alias pemeriksaan objek perkara.

Gugatan ini dilayangkan delapan organisasi sekolah swasta dengan Nomor 121/G/2025/PTUN.BDG. Para penggugat mempersoalkan kebijakan Pemprov Jabar soal penambahan rombongan belajar (rombel) tahun aliran 2025/2026, ialah 1 kelas alias rombel sekolah negeri diisi hingga 50 siswa.

Alex Edward tim kuasa dari delapan organisasi sekolah swasta nan mengusulkan gugatan mengatakan, tujuan gugatan ini meminta kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ialah satu kelas 50 siswa SMA/SMK dinyatakan batal dan dicabut.

"Dalam gugatan itu kan salah satu poinnya unsurnya kan kudu ada pihak nan dirugikan. Nah, di dalam delapan ini ada memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian itu dengan adanya keputusan Gubernur ini," katanya usai menghadiri tahapan dismissal di PTUN Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (7/8).

Alex mengatakan dengan kebijakan itupun guru-guru nan sudah tersertifikasi tidak dapat memenuhi jam pelajaran. Hal itu lantaran berkurangnya siswa pada sekolah-sekolah swasta pada tingkat SMA.

"Ya berakibat secara otomatis ya mengakibatkan sarana dan prasarana dari para penggugat juga menjadi terbengkalai. Dan secara tidak langsung jika ini bertindak juga sampai 3 tahun bisa menyebabkan sekolah-sekolah swasta terutama penggugatnya bisa gunung tikar, bisa bangkrut," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tak keberatan atas gugatan nan dilayangkan oleh delapan organisasi sekolah swasta tersebut.

"Gugatan PTUN kan kewenangan setiap orang untuk melakukan gugatan dan bagi saya sangat berbahagia digugat, itu mencerminkan bahwa Gubernur Jawa Barat bekerja," kata Dedi dalam Konvensi Sains, Teknologi, Industri (KSTI) tahun 2025 nan digelar di Gedung Sabuga Bandung, Kamis.

Dedi mengatakan kebijakan tersebut merupakan salah satu upayanya untuk menyelamatkan para pelajar nan putus sekolah. Dedi menyatakan ada puluhan ribu siswa nan diselamatkan.

"Dan di situ ingat lho, nan digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah. Dan nan kita selamatkan hari ini adalah 47 ribu orang nan bisa berguru di sekolah pemerintah free. Bahkan kita di perubahan anggaran ini juga bakal menyiapkan busana sepatu buat mereka," katanya.

"Dan kemudian jika hari ini saya mendapat gugatan ya enggak ada masalah. Ya kita hadapi, kita hormati gugatan itu kewenangan setiap penduduk negara," sambung dia.

Dedi menuturkan berdasar info nan dia miliki, tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta mengalami penurunan dalam beberapa tahun ke belakang. Namun meski mengalami penurunan, sekolah swasta malah bertambah.

"Tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Itu nan pertama. Kemudian nan kedua, sekolah swastanya tumbuh bertambah. Ya kan tahun ini saja nambah nyaris 60 lebih. Nah kelak kita lihat di petakan apakah sekolah-sekolah swasta nan hari ini mengalami penurunan siswa itu disebabkan lantaran rekrutmen nan ditambah di sekolah negeri alias tidak. Kan itu belum tentu," katanya.

Dedi mengatakan saat ini tengah melakukan percepatan proses pembangunan ruang kelas baru pada sekolah negeri nan memuat siswanya 50 orang dalam satu kelas.

Selain itu, dia juga berencana bakal membangun lima sekolah baru pada tahun 2026. Pembangunan sekolah baru bakal dilakukan di beberapa wilayah seperti di Kota Bekasi, kabupaten Bekasi, kabupaten Bogor, kota Bogor, kemudian kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

Dedi mempunyai argumen membangun sekolah di kota alias wilayah besar di Jabar. Karena menurut dia, ada keterbatasan kesiapan sekolah negeri di pusat kota.

"Kenapa itu terjadi? Karena selama ini, minta maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan. Tidak membangun ruang kelas baru. Tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020, itu di info nan ada, tidak satupun sekolah nan dibangun oleh pemerintah provinsi," katanya.

(csr/isn)

[Gambas:Video CNN]