Daftar Daerah Harus Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024

2 minggu yang lalu

ARTICLE AD BOX

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Sebanyak 24 perkara perselisihan Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) berujung pada pemungutan bunyi ulang (PSU).

MK meminta KPU wilayah mengenai untuk melakukan pemungutan bunyi ulang dengan pertimbangan norma nan berbeda di setiap daerah.

Pertama, Pilgub Papua 2024 nan meminta KPUD melaksanakan PSU. Dalam putusannya, MK meminta KPU juga mendiskualifikasi cawagub terpilih Yeremias Bisai.

MK lewat putusan 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 meminta KPU melaksanakan pemungutan bunyi ulang tanpa keikutsertaan Yeremias Bisai.

Lalu, Pilbup Serang nan teregister pada perkara 70/PHPU.BUP-XXIII/2025. MK membatalkan kemenangan paslon terpilih, Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas. MK pun meminta KPUD menyelenggarakan PSU lantaran menilai ada dugaan ketidaknetralan abdi negara desa.

MK dalam pertimbangannya beranggapan ada keterlibatan struktur abdi negara pemerintahan desa nan berangkaian erat dengan tindakan alias perbuatan baik nan disengaja maupun tidak disengaja nan dilakukan oleh Mendes Yandri Susanto dalam kapasitasnya selaku pejabat negara.

Pada Pilbup Serang 2024, istri Yandri, Ratu Rachmatu Zakiyah merupakan Bupati terpilih, sedangkan dalam perkara ini dia bertindak sebagai pihak terkait.

Lalu, MK juga meminta KPUD Banjarbaru melakukan PSU. MK meminta PSU dilaksanakan dengan menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan nan digunakan pada pemungutan bunyi 27 November 2024 lalu.

Untuk pemungutan bunyi ulang di Banjarbaru ini, MK meminta KPU menggunakan surat bunyi nan memuat dua kolom, nan terdiri atas satu kolom nan mencantumkan paslon nomor urut 1 dan satu kolom kosong tak bergambar.

Hasil rekapitulasi bunyi KPU Kota Banjarbaru sebelumnya menyatakan pasangan calon wali kota-wakil wali kota Erna Lisa Halaby-Wartono meraih 100 persen suara.

Menurut penghitungan KPU Kota Banjarbaru, Erna-Wartono nan merupakan paslon nomor urut 1 itu meraih 36.135 bunyi sah. Sementara, pasangan calon paslon nomor urut 2 Muhammad Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah tertulis mendapatkan 0 suara.

Pencalonan Aditya-Said sebelumnya dibatalkan KPU lantaran diduga melakukan pelanggaran administratif pada Pilkada 2024. Suara untuk Aditya-Said dianggap tidak sah.