Banjir Bekasi Dan Setumpuk Masalah Hulu Ke Hilir

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Bekasi jadi salah satu wilayah nan paling parah terdampak bencana banjir nan menerjang wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Senin (3/3) malam. Luapan Kali Bekasi menyebabkan banjir nan melumpuhkan Kota Bekasi sejak Selasa (4/3). Banjir itu melanda 20 titik dan tujuh kecamatan.

Data pada Rabu (5/3), sebanyak 22.856 ribu KK terdampak akibat banjir ini. Jumlah itu tersebar di delapan kecamatan dan lebih dari 26 kelurahan. Kecamatan Jatiasih menjadi wilayah dengan kondisi terparah. Total ada tujuh perumahan nan terdampak dengan luas mencapai 145,7 Hektar.

Dari jumlah tersebut, lima perumahan di antaranya mengalami kondisi terparah. Masing-masing ialah Perumahan Vila Jatirasa, Kemang Ifi, Pondok Mitra Lestari, Pondok Gede Permai, dan Perumahan AL.

Banjir di Bekasi tahun ini bukan nan pertama kali. Justru, banjir nan melanda Bekasi pada tahun ini jadi nan terparah dibanding nan terjadi sebelumnya. Pendiri sekaligus Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C), Puarman menilik kembali sejumlah musibah banjir nan menerjang Bekasi sejak 2016 silam.

Bekasi diterjang banjir besar pada April 2016. Saat itu, penduduk Bekasi mengira itu merupakan nan terbesar. Ternyata, banjir nan lebih besar kembali menerjang empat tahun setelahnya, ialah pada Januari 2020.

"Dan kemarin tanggal 3 muncul lagi banjir nan jauh lebih besar dibanding 1 Januari 2020. Itu terlihat dengan sangat jelas," ujar Puarman kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/3).

Puarman menjelaskan perihal itu terbukti dari pantauan CCTV dan pos pemantauan di hulu sungai nan dimiliki KP2C.

"Waktu 1 Januari 2020 itu tingginya adalah 540. Tapi kemarin 680 sampai 700," ucapnya.

Tata kelola DAS serampangan

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik menyampaikan penyebab banjir di Bekasi ini berkarakter multifaktor, yakni, curah hujan nan tinggi, cuaca ekstrem sebagai akibat dari krisis iklim, dan tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Bekasi.

Ia mengatakan musibah banjir nan menerjang Bekasi ini merupakan corak nyata dari krisis suasana dan kekacauan tata ruang.

"Kita menyebutnya DAS Kali Bekasi. Nah, DAS Kali Bekasi itu kan hulunya di wilayah Sentul, ya. Jadi beberapa perumahan-perumahan besar di Sentul itu, itu apalagi berada di dalam DAS Kali Bekasi. Jadi nan elevasinya memang tangkapan taluran hujan, kan," kata Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/3).

"Jadi, begitu dia berubah menjadi areal-areal perumahan, Maka limpasan airnya bakal langsung ke sungai, kan. Karena enggak tertahan, gitu," imbuhnya.

Ia pun menyoroti rimba nan tersisa di DAS Kali Bekasi nan sekarang hanya tersisa sekitar 1.700 hektare alias hanya 2 persen dari total DAS sekitar 147 ribu hektare. Padahal Iqbal menyatakan bahwa idealnya, wilayah rimba itu minimal 30 persen dari luas DAS sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Iqbal mengungkap bahwa aturan tersebut  telah dicabut berbarengan dengan keluarnya UU Cipta Kerja. Namun dia menyatakan nomor itu tetap menjadi nomor nan cukup ideal.

"Jadi, bayangkan ketika dua persen itu jauh dari ideal, gitu. Jadi, begitu ada cuaca ekstrem weather, terjadilah musibah banjir ini, gitu. Bahkan lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Iqbal berkata DAS Kali Bekasi kini diperuntukkan bagi perumahan. Ia bahkan menyebut ada salah satu kompleks perumahan di Bekasi yang tidak lagi berada di DAS, melainkan di dalam wilayah sungai.

"Itu adalah aliran-aliran air, gitu. Jadi, sifat air itu tuh suatu waktu dia bakal kembali ke situ," ucapnya.

Lonjakan Drastis DAS Jadi Permukiman

Data Greenpeace menunjukkan, pada 2022 penggunaan lahan DAS Kali Bekasi kebanyakan untuk permukiman dengan total mencapai 61,297.3 Hektare. Jumlah ini mencapai 42 persen dari total DAS Kali Bekasi seluas 145,952.7 Hektare.

Angka ini meningkat drastis jika dibandingkan dengan info pada 1990 silam. Saat itu, penggunaan lahan DAS untuk permukiman hanya sekitar 7,455.5 Hektare (5,1 persen) dari total DAS seluas 145,805.2 Hektare.

Pada 1990, penggunaan DAS Kali Bekasi paling banyak digunakan untuk sawah, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan kering kombinasi sema. Secara berurutan penggunaannya adalah seluas 62,829.0 Hektare, 31,734.5 Hektare, dan 27,740.5 Hektare. Sementara itu, pada 2022, sawah tersisa 48,908.0 Hektare.

Tinjau Kembali Izin Bangunan

Iqbal pun meminta pemerintah mengenai untuk meninjau kembali perizinan pembangunan di DAS Kali Bekasi. Iqbal mempertanyakan dulu saat pemberian izin tersebut, pemerintah semestinya sudah memperhitungkan akibat negatif nan bakal timbul.

"Yang harusnya dilakukan sama pemerintah saat ini ya peninjauan izin. Meninjau ulang izin-izin itu," ujar dia.

Ia pun juga menyoroti persuratan tanah di sana, nan di mana rata-ratanya sudah di tingkat SHM. Dengan begitu, dia beranggapan peninjauan kembali izin itu bisa dimulai dari tanah nan tetap di tingkat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU).

"Bisa misalnya HGB alias HGU nan belum dibebankan infrastruktur. Biar tukar rugi enggak terlalu besar, itu nan dikembalikan ruang terbuka hijaunya," ucap dia.

Kondisi ini, jika pemerintah tak segera mengambil tindakan, menurutnya banjir di Bekasi bakal terus berulang. Belum lagi ditambah aspek perubahan iklim.

Ia pun mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan dalam mengatasi persoalan ini. Sebagai solusi jangka pendek, dia mendorong dilakukannya pengerukan Kali Bekasi.

"Tapi itu tidak bakal memperkuat lama lantaran suatu waktu dia bakal kembali lagi," ujar dia.

"Jadi kayak perumahan-perumahan di wilayah bantaran kali ya kudu dikembalikan ke kegunaan awal, normalisasi bahasanya," imbuhnya.

Solusi dari Hulu ke Hilir

Kembali ke Puarman, dia menekankan bahwa solusi mengatasi banjir tidak bisa reaktif. Ia menyatakan persoalan banjir takkan selesai jika penanganannya hanya berupa support bagi penduduk terdampak.

"Jadi solusi penanganan banjir ini bukan sembako, bukannya air mineral, aqua, indomie lagi. Harus dicari solusi nan permanen," kata Puarman.

Puarman menyodorkan enam solusi nan dirancang oleh KP2C. Komunitas itu beranggotakan sekitar 32 ribu orang dan seluruhnya penduduk terdampak banjir.

Lanjut ke laman berikutnya...